Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta aparat penegak hukum selektif menangani laporan masyarakat. Namun, langkah tersebut tetap jangan menghilangkan keadilan dan profesionalisme polisi.
"Saya kira di sinilah polisi harus bisa memilah-milah. Kalau ada satu dua yang dituntut dan yang lain tidak, orang akan melihat polisi tidak adil atau profesional," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Fadli Zon menanggapi langkah pengurus Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, melaporkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan menodai agama lewat pidato di HUT PDI Perjuangan yang ke 44, baru-baru ini.
"Kita kan sudah bisa bagaimana sekarang ini jadi saling lapor, dan jadi satu fenomena. Karena itu, polisi harus lebih obyektif dan ini memang tidak bisa dicegah," kata dia.
"Karena mereka yang tidak berkenan atau tidak sepandangan atau merasa terganggu bisa melaporkannya," ujar dia.
Selain dalam kasus pidato Megawati, Fadli juga menyarankan polisi lebih cermat, misalnya ketika menanggapi laporan masyarakat mengenai pernyataan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab terkait logo mirip palu arit di mata uang Rp100 ribu terbaru.
Menurut Fadli kasus tersebut sebenarnya tidak perlu masuk ke ranah hukum karena Rizieq hanya memberikan imbauan tentang penggunaan uang.
"Kepada Saudara Habib Rizieq itu kan juga sebetulnya agak mengada-ada. Menurut saya biasa saja. Saya punya pendapat yang sama. Kenapa orang pendapat orang tidak boleh? Kan dia (Rizieq) mengimbau misalnya harusnya Bank Indonesia tidak menggunakan satu pendekatan yang bisa menimbulkan interpretasi ganda. Kenapa ini harus diproses sedimikian rupa, harusnya lebih selektif," kata dia.
Berita Terkait
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Di Forum Abu Dhabi, Megawati Paparkan Model Rekonsiliasi Damai Indonesia dan Kepemimpinan Perempuan
-
Megawati di Forum Abu Dhabi: Perempuan Tak Perlu Dilema Pilih Karier atau Keluarga
-
Hadiri Majelis Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi, Megawati Duduk Bersebelahan dengan Ramos Horta
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap