Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta aparat penegak hukum selektif menangani laporan masyarakat. Namun, langkah tersebut tetap jangan menghilangkan keadilan dan profesionalisme polisi.
"Saya kira di sinilah polisi harus bisa memilah-milah. Kalau ada satu dua yang dituntut dan yang lain tidak, orang akan melihat polisi tidak adil atau profesional," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Fadli Zon menanggapi langkah pengurus Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, melaporkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan menodai agama lewat pidato di HUT PDI Perjuangan yang ke 44, baru-baru ini.
"Kita kan sudah bisa bagaimana sekarang ini jadi saling lapor, dan jadi satu fenomena. Karena itu, polisi harus lebih obyektif dan ini memang tidak bisa dicegah," kata dia.
"Karena mereka yang tidak berkenan atau tidak sepandangan atau merasa terganggu bisa melaporkannya," ujar dia.
Selain dalam kasus pidato Megawati, Fadli juga menyarankan polisi lebih cermat, misalnya ketika menanggapi laporan masyarakat mengenai pernyataan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab terkait logo mirip palu arit di mata uang Rp100 ribu terbaru.
Menurut Fadli kasus tersebut sebenarnya tidak perlu masuk ke ranah hukum karena Rizieq hanya memberikan imbauan tentang penggunaan uang.
"Kepada Saudara Habib Rizieq itu kan juga sebetulnya agak mengada-ada. Menurut saya biasa saja. Saya punya pendapat yang sama. Kenapa orang pendapat orang tidak boleh? Kan dia (Rizieq) mengimbau misalnya harusnya Bank Indonesia tidak menggunakan satu pendekatan yang bisa menimbulkan interpretasi ganda. Kenapa ini harus diproses sedimikian rupa, harusnya lebih selektif," kata dia.
Berita Terkait
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Bantah Jadi Pembisik Prabowo Soal Yaman, Dudung Beri Pesan Menohok ke Habib Rizieq: Jaga Mulut
-
Megawati Ingatkan Republik Milik Bersama, Tolak Alasan Biaya Mahal untuk Ubah Sistem Pemilu
-
Kritik Penanganan Kasus Andrie Yunus, Megawati: Kok Masuknya ke Pengadilan Militer? Pusing Saya
-
Sambut May Day 2026, Megawati Tegaskan Kesejahteraan Buruh Syarat Mutlak Keadilan Sosial
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Markas Judi Online Lintas Negara di Hayam Wuruk Digerebek, Polisi Sita Banyak Barang Bukti
-
Prabowo Tiba di Gorontalo, Langsung Tinjau Kampung Nelayan Leato Selatan
-
ILRC Ungkap Femisida Banyak Terjadi di Ruang Privat, Pelaku Bisa Pasangan hingga Keluarga
-
KPK Bantah Open Donasi Anak Yatim, Poster Berlogo Lembaga Disebar ke Grup WhatsApp
-
Berkunjung ke Miangas, Prabowo Beri Bantuan Kapal Ikan, Starlink hingga Handphone
-
Wamendagri Wiyagus: Kendari Punya Peluang Besar Jadi Pusat Ekonomi dan Industri MICE Indonesia Timur
-
Zulkifli Hasan Target PAN Banten Tiga Besar di Tanah Jawara
-
Usai Jalani Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Kembali Dipindah ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
-
Prabowo Janji Renovasi Puskesmas dan Sekolah di Miangas
-
Ada Semangat dan Kehidupan Baru dari Balik Pintu Huntara