Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta aparat penegak hukum selektif menangani laporan masyarakat. Namun, langkah tersebut tetap jangan menghilangkan keadilan dan profesionalisme polisi.
"Saya kira di sinilah polisi harus bisa memilah-milah. Kalau ada satu dua yang dituntut dan yang lain tidak, orang akan melihat polisi tidak adil atau profesional," kata Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Fadli Zon menanggapi langkah pengurus Aliansi Anak Bangsa Gerakan Anti Penodaan Agama, Baharuzaman, melaporkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan menodai agama lewat pidato di HUT PDI Perjuangan yang ke 44, baru-baru ini.
"Kita kan sudah bisa bagaimana sekarang ini jadi saling lapor, dan jadi satu fenomena. Karena itu, polisi harus lebih obyektif dan ini memang tidak bisa dicegah," kata dia.
"Karena mereka yang tidak berkenan atau tidak sepandangan atau merasa terganggu bisa melaporkannya," ujar dia.
Selain dalam kasus pidato Megawati, Fadli juga menyarankan polisi lebih cermat, misalnya ketika menanggapi laporan masyarakat mengenai pernyataan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab terkait logo mirip palu arit di mata uang Rp100 ribu terbaru.
Menurut Fadli kasus tersebut sebenarnya tidak perlu masuk ke ranah hukum karena Rizieq hanya memberikan imbauan tentang penggunaan uang.
"Kepada Saudara Habib Rizieq itu kan juga sebetulnya agak mengada-ada. Menurut saya biasa saja. Saya punya pendapat yang sama. Kenapa orang pendapat orang tidak boleh? Kan dia (Rizieq) mengimbau misalnya harusnya Bank Indonesia tidak menggunakan satu pendekatan yang bisa menimbulkan interpretasi ganda. Kenapa ini harus diproses sedimikian rupa, harusnya lebih selektif," kata dia.
Berita Terkait
-
Analis Bongkar Alasan Prabowo Copot Budi Gunawan: Imbas 'Agustus Kelam', Loyalitas Ganda Disorot
-
Sinyal Keras dari Istana: Prabowo Sebut Ada Gejala Makar, Perintahkan Aparat Tindak Tegas
-
CEK FAKTA: Benarkah KPK Panggil Megawati Terkait Puluhan Kasus Korupsi?
-
Taktik Cerdas di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi, Ray Rangkuti: Prabowo Menikmati Keuntungan Politik
-
Turun Tahta di Jateng, Ironi Filosofi Korea Bambang Pacul di Kandang Banteng
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO