Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab [suara.com/Oke Atmaja]
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menegaskan aktivitas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI tidak berkaitan dengan kaitannya MUI meskipun memakai nama yang sama.
"Tahu. Tapi (GNPF) tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan MUI," ujar Ma'ruf dalam sidang kedelapan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan R. M. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Pernyataan Ma'ruf untuk menjawab pertanyaan anggota kuasa hukum Ahok, Badrul Munir,
Badrul kemudian menanyakan keberadaan GNPF MUI, apakah hanya untuk mengawal kasus dugaan penodaan agama atau memang sudah ada sejak lama.
"Apa GNPF itu ada untuk mengawal seluruh fatwa MUI atau kasus Ahok saja?" kata Badrul.
"Seingat saya memang baru ada belakangan ini. Tapi (rasanya) tidak ada atas kasus Pak Basuki saja," Ma'ruf menjawab.
Ma'ruf menegaskan MUI tak melakukan kerjasama dengan GNPF. Dia juga tidak tahu tujuan dibentuknya GNPF.
"Mereka membuat (GNPF) bawa MUI, kita (MUI) nggak mengatakan setuju dan tidak. Cuma MUI menganggap jangan bawa atribut MUI sebagai atribut kegiatan itu," kata dia.
GNPF MUI diketuai oleh Bachtiar Nasir. Dia pernah menjadi Pengurus Pusat MUI. Gerakan inilah yang menjadi induk sejumlah organisasi keagamaan ketika aksi 4 November dan 2 Desember 2016 untuk menuntut Ahok dipenjara.
"Tahu. Tapi (GNPF) tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan MUI," ujar Ma'ruf dalam sidang kedelapan perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jalan R. M. Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
Pernyataan Ma'ruf untuk menjawab pertanyaan anggota kuasa hukum Ahok, Badrul Munir,
Badrul kemudian menanyakan keberadaan GNPF MUI, apakah hanya untuk mengawal kasus dugaan penodaan agama atau memang sudah ada sejak lama.
"Apa GNPF itu ada untuk mengawal seluruh fatwa MUI atau kasus Ahok saja?" kata Badrul.
"Seingat saya memang baru ada belakangan ini. Tapi (rasanya) tidak ada atas kasus Pak Basuki saja," Ma'ruf menjawab.
Ma'ruf menegaskan MUI tak melakukan kerjasama dengan GNPF. Dia juga tidak tahu tujuan dibentuknya GNPF.
"Mereka membuat (GNPF) bawa MUI, kita (MUI) nggak mengatakan setuju dan tidak. Cuma MUI menganggap jangan bawa atribut MUI sebagai atribut kegiatan itu," kata dia.
GNPF MUI diketuai oleh Bachtiar Nasir. Dia pernah menjadi Pengurus Pusat MUI. Gerakan inilah yang menjadi induk sejumlah organisasi keagamaan ketika aksi 4 November dan 2 Desember 2016 untuk menuntut Ahok dipenjara.
Sebelumnya, Ma'ruf berkali-kali menegaskan bahwa GNPF MUI tidak ada kaitannya dengan lembaga MUI, baik secara struktur maupun non struktur. Gerakan murni dibentuk dan dijalankan oleh kelompok masyarakat. Apapun yang dilakukan gerakan tersebut bukan atas instruksi dari MUI.
Komentar
Berita Terkait
-
Tanggapi Isu Penistaan Agama yang Serang JK, Sudirman Said: Saksi Hidup Beliau Terlalu Banyak
-
Viral Lafaz Allah di Tokong, Polisi Tangkap Pemilik Toko Bangunan
-
Soroti Laporan Terhadap JK, KAHMI Khawatir Sudah Jadi 'Mainan Politik'
-
Pemuda Katolik Soroti Klarifikasi JK, Dinilai Perlu Lebih Efektif dan Tak Perlu Berulang
-
Ketua API Kritik Pernyataan JK Soal Konflik Agama
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN
-
Roman Politik di Balik Harlah Pancasila, Kenapa Jokowi Tak Diundang?
-
Konflik Lahan Rumpin vs TNI AU Belum Tuntas, Warga Kembali Mengadu di Aksi Kamisan
-
Said Iqbal Dikabarkan Masuk Kabinet Prabowo, Tinggal Tunggu Pelantikan?
-
KPK Bongkar Transaksi Aneh Anak Buah Silmy Karim: Bayar Rumah Mewah Pakai Kepingan Emas
-
Modus Licin Staf Imigrasi, Pakai Rekening OB dan Cleaning Service Buat Tampung Duit Suap Izin WNA