Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait polemik acara "Istighosah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta" yang dihadiri calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Minggu (5/2/2017) sore.
Dalam acara yang digelar di kediaman Ketua Umum PPP Djan Faridz di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Hasto menyebut, Ahok datang sebagai tamu undangan.
Hasto pun menyambut baik acara yang dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Nusron Wahid dan Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang, KH. Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, yang dinilai sebagai wadah silaturahmi untuk saling mengenal.
"Jadi dalam istighosah tersebut Ahok kan diundang dan sebagai forum silaturahim untuk saling mengenal, saya pikir itu hal yang bagus," kata Hasto saat ditemui Suara.com usai blusukan di Jalan Bakti, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Senin (6/2/2017).
"Saling kunjung-mengunjungi itu hal yang baik, sehingga hal yang sifatnya menolak tidak sesuai dengan kepribadian kita," sambung Hasto.
Seperti diketahui, acara istighosah yang dihadiri Ahok, kemarin, mendapat protes. Utamanya datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.
Mereka keberatan dengan penggunaan simbol NU karena seakan-akan mewakili organisasi.
Melalui keterangan tertulis, PWNU DKI menegaskan acara Istighosah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta diselenggarakan tanpa sepengetahuan dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengurus PWNU DKI.
"PWNU DKI tersinggung dan tetap mengecam keras perlakuan Ahok dan pengacaranya terhadap Rois Am PBNU Ma’ruf Amin," demikian pernyataan tertulis Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta Mahfudz Asirun yang diterima Suara.com, hari ini.
Baca Juga: Survei: Isu SARA Jelang Pilkada DKI Tak Pengaruhi Pilihan Warga
PWNU, katanya, mendukung pernyataan tegas Ketua Tanfidziah PBNU Said Agil Siraj bahwa Ahok bersalah dan masyarakat NU Jakarta tidak akan memilih Ahok.
"Akan menindak tegas jika ada pengurus yang berperan aktif di acara istighosah bersama Ahok sesuai dengan ketentuan organisasi," katanya.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PW GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin mengatakan meskipun mengatasnamakan warga Nahdliyin Jakarta dan memakai logo organisasi NU, acara tersebut tidak mewakili NU.
"Bahwa acara ini bukan acara NU, tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi NU dan bukan representasi warga NU," katanya melalui pernyataan tertulis diterima Suara.com, hari ini.
Redim menyebut penggunaan logo NU dalam acara tersebut ilegal. Itu sebabnya akan ada konsekuensi hukum.
Menurut dia acara tersebut berpotensi memecah belah NU. GP Ansor DKI protes keras atas penggunaan lambang NU dan akan melakukan langkah lanjutan, baik hukum maupun nonhukum, kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Ribuan Marinir AS Dikirim Donald Trump ke Timur Tengah, Keluarga: Kapan Ini Akan Berakhir?
-
Perang AS-Israel vs Iran Tak Kunjung Selesai, China Kirim Pernyataan Tegas
-
Dubai dan Abu Dhabi Diskon Besar-besaran Tarif Hotel Mewah di Tengah Perang, Minat?
-
Proyek Surya dan Hidrogen Hijau di RI Dapat Suntikan Dana, Regulasi Masih Jadi Hambatan?
-
10 Juta Warga Kuba Hidup Dalam Kegelapan, Blackout Kedua dalam Sepekan Picu Krisis dan Protes
-
Gawat! Pasokan BBM Dunia Mulai Terganggu karena Perang
-
Dunia Hadapi Krisis Energi Global! Direktur IEA Sebut Lebih Parah dari Krisis Minyak 1970
-
Eks Penyidik KPK Nilai Kebijakan Tahanan Rumah Gus Yaqut Lemahkan Penegakan Hukum
-
Jepang Kirim Pasukan Khusus Bela Diri ke Selat Hormuz, Ikut Perang?
-
Jangan Bikin Iran Ngamuk, Teluk Persia Terancam Jadi Neraka Baru