Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara terkait polemik acara "Istighosah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta" yang dihadiri calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Minggu (5/2/2017) sore.
Dalam acara yang digelar di kediaman Ketua Umum PPP Djan Faridz di Jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat, Hasto menyebut, Ahok datang sebagai tamu undangan.
Hasto pun menyambut baik acara yang dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Nusron Wahid dan Pengasuh Pondok Pesantren Soko Tunggal Semarang, KH. Nuril Arifin Husein atau Gus Nuril, yang dinilai sebagai wadah silaturahmi untuk saling mengenal.
"Jadi dalam istighosah tersebut Ahok kan diundang dan sebagai forum silaturahim untuk saling mengenal, saya pikir itu hal yang bagus," kata Hasto saat ditemui Suara.com usai blusukan di Jalan Bakti, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Senin (6/2/2017).
"Saling kunjung-mengunjungi itu hal yang baik, sehingga hal yang sifatnya menolak tidak sesuai dengan kepribadian kita," sambung Hasto.
Seperti diketahui, acara istighosah yang dihadiri Ahok, kemarin, mendapat protes. Utamanya datang dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dan Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta.
Mereka keberatan dengan penggunaan simbol NU karena seakan-akan mewakili organisasi.
Melalui keterangan tertulis, PWNU DKI menegaskan acara Istighosah Kebangsaan Warga Nahdliyin Jakarta diselenggarakan tanpa sepengetahuan dan tidak ada sangkut pautnya dengan pengurus PWNU DKI.
"PWNU DKI tersinggung dan tetap mengecam keras perlakuan Ahok dan pengacaranya terhadap Rois Am PBNU Ma’ruf Amin," demikian pernyataan tertulis Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta Mahfudz Asirun yang diterima Suara.com, hari ini.
Baca Juga: Survei: Isu SARA Jelang Pilkada DKI Tak Pengaruhi Pilihan Warga
PWNU, katanya, mendukung pernyataan tegas Ketua Tanfidziah PBNU Said Agil Siraj bahwa Ahok bersalah dan masyarakat NU Jakarta tidak akan memilih Ahok.
"Akan menindak tegas jika ada pengurus yang berperan aktif di acara istighosah bersama Ahok sesuai dengan ketentuan organisasi," katanya.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga PW GP Ansor DKI Jakarta Redim Okto Fudin mengatakan meskipun mengatasnamakan warga Nahdliyin Jakarta dan memakai logo organisasi NU, acara tersebut tidak mewakili NU.
"Bahwa acara ini bukan acara NU, tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi NU dan bukan representasi warga NU," katanya melalui pernyataan tertulis diterima Suara.com, hari ini.
Redim menyebut penggunaan logo NU dalam acara tersebut ilegal. Itu sebabnya akan ada konsekuensi hukum.
Menurut dia acara tersebut berpotensi memecah belah NU. GP Ansor DKI protes keras atas penggunaan lambang NU dan akan melakukan langkah lanjutan, baik hukum maupun nonhukum, kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?