Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, silang pendapat antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam penganggaran alutsista (alat utama sistem pertahanan) tidak signifikan. Menurutnya perbedaan itu hanya masalah prosedural.
"Sementara ini saya berpendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada, semangatnya sama," kata Wiranto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
Menurut Wiranto, Menhan dan Panglima TNI mempunyai semangat yang sama dalam pengadaan alutsista, hanya saja orientasinya berbeda. Semangat mereka dalam pengadaan alutsista untuk pertahanan negara dan mengantisipasi segala bentuk ancaman dari luar yang bisa berubah setiap waktu.
Dalam penganggaran alutsista telah di susun dalam rencana strategis sesuai kebutuhan setiap matra TNI, baik itu TNI AD, AL dan AU. Wiranto menyatakan segera akan menyelesaikan.
"Kalau masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai Menteri Koordinator. Nanti saya akan tertibkan," ujar dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam rapat dengan Komisi I DPR RI mengeluhkan mengenai kewenangannya terbatas dalam mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran di TNI. Dia menjelaskan, keterbatasan itu dikarenakan munculnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
Menurutnya Permenhan itu menyulitkannya dalam mengawasi anggaran di masing-masing Matra TNI, baik TNI AD, AL maupun AU.
Dia mengaku, karena Permenhan itu ia kecolongan salah satunya saat pembelian helikopter Augusta Westland AW 101 oleh TNI Angkatan Udara.
Baca Juga: Gerindra Minta Permenhan No 28/2015 Ditinjau Ulang
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!