Wiranto: Ancaman Ada Dua, Alam dan Ulah Manusia

Suara.com - Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membuka rapat kerja nasional penanggulangan bencana  di Yogyakarta pada Kamis (23/2/2017). 

Wiranto menyampaikan apresiasi terhadap para pejuang kemanusiaan dalam konteks bencana baik BNPB dan BPBD di seluruh Indonesia.

Dalam sambutan pembukaan, Wiranto mengatakan secara kodrati manusia membutuhkan keamanan dan keselamatan. Konteks itu telah tercermin dalam konstitusi Indonesia. 

“Ini artinya founding fathers sadar untuk membentuk pemerintah dengan visi rakyat harus merasa aman dan terlindungi,” kata Wiranto di hadapan 3.200 peserta dari kementerian/lembaga dan BPBD provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.

Wiranto menambahkan visi pemerintah tadi harus dijabarkan dalam berbagai kegiatan. Belum lagi mengenai ancaman, dimana paradigma ancaman di Indonesia dan dunia sudah berubah.

“Saat ini ancaman bersifat multidimensional. Ancaman merambah pada spektrum kehidupan manusia. Kita tahu bahwa ancaman ada dua, yaitu ancaman oleh alam dan ulah manusia,” kata dia.

Sekarang ada korelasi bencana alam karena ulah manusia dan ini lebih kompleks, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, Wiranto mengatakan bahwa perlu usaha dalam penanggulangannya.

“Perlu ada terobosan baru, tadi disampaikan Kepala BNPB dan jajaran di bawahnya melakukanterobosan baru yang dinamis dan cerdas. Terhadap dinamika ancaman alam dan ulah manusia,“ kata Wiranto.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei menyampaikan bahwa rakernas ini sebagai momentum untuk bekerja lebih baik lagi terhadap pelayanan masyarakat dalam konteks penanggulangan bencana. Willem menyampaikan bahwa dibutuhkan paradigma baru dalam penanggulangan bencana, seperti dicontohkan pada konteks pascabencana gempabumi Pidie Jaya beberapa waktu lalu.

Menurutnya, siklus penanggulangan bencana harus beradaptasi dengan konteks bencana yang terjadi. Willem mengkisahkan bagaimana Presiden Joko Widodo memberikan kritikan terhadap kinerja BNPB saat itu, khususnya penanganan para korban bencana.

“Kemudian, sesuai arahan Presiden untuk penanganan yang cepat, BNPB memutuskan untuk melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di tengah masa tanggap darurat,” katanya.

Willem menambahkan bahwa sejumlah keluarga yang telah diidentifikasi kemudian langsung dibuatkan surat keputusan dari bupati sehingga proses pencairan anggaran untuk pemulihan dapat secara cepat dilakukan.

Sementara itu, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan pengalaman bencana harus dapat digunakan sebagai cermin dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang didukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tema rakernas kali ini, ‘Mewujudkan BPBD yang Tangguh, Teruji dan Profesional dalam Bingkai Kebersamaan.’