Kasus e-KTP Libatkan Nama Pembesar, KPK Minta Dukungan Rakyat

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dukungan masyarakat menjelang proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pasalnya, kasus itu banyak melibatkan nama politikus, birokrat, maupun pejabat publik yang memunyai kekuasaan besar.

"KPK berharap kasus ini berjalan lancar dan mohon pada masyarakat serta pemerintah untuk mendukung proses penegakan hukum e-KTP ini sampai tuntas," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Rabu (8/3/2017).

Meski sudah santer diberitakan tentang nama-nama besar tersebut, Laode tetap belum mau merincikan lebih detil. Dia meminta masyarakat bersabar, menunggu jalannya persidangan‎.

"Tunggu saja hari kamis (sidangnya)," katanya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana kasus tersebut dengan agenda pembacaan surat dakwaan dua tersangkanya, Irman dan Sugiharto pada Kamis (9/3/2017) besok.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan ada sejumlah “nama besar” yang diduga terlibat dalam skandal proyek korupsi e-KTP. Karenanya, ia berharap kasus ini tidak menimbulkan guncangan politik.

Nama pembesar yang paling santer dikabarkan terlibat dalam kasus tersebut adalah Ketua DPR RI Setya Novanto. Saat itu, posisi Novanto menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar.

Adapun nama lainnya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Tidak hanya itu, sejumlah nama anggota DPR lainnya juga disebutkan dalam dakwaan Irman dan Sugiharto.

"Mudah-mudahan tidak ada guncangan politik yang besar, karena namanya yang disebutkan banyak sekali," kata Agus.

Baca Juga: Waspada! Intelijen Bisa Ubah Televisi Anda Jadi Alat Penyadap