Suara.com - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat, menanggapi terkait meningkatnya intoleransi di DKI Jakarta berdasarkan hasil survei lembaga Populi Center.
Djarot menilai, beredarnya spanduk provokatif yang marak terjadi masa putaran kedua Pilkada jadi salah satu penyebab intoleransi di ibu kota.
"Gimana nggak intoleran ya, bagaimana masyarakat bisa toleranlah, kalau dibombardir seperti itu (spanduk provokatif) terus," kata Djarot di Jati Padang, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2017).
"Makanya saya memberikan apresiasi kepada aparat kepolisian dan pemerintah untuk menurunkan spanduk-spanduk yang mendorong masyarakat untuk tidak toleran, saya apresiasi itu," lanjut Djarot.
Djarot menjelaskan, lebih dari 700 spanduk bernada provokatif telah diturunkan Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Mantan Wali Kota Blitar itu lantas mempertanyakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang tidak peka melihat adanya spanduk-spanduk yang bertebaran di masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
"Yang saya lihat, saya dengar, yang diturunin spanduk-spanduk provokatif itu sudah lebih dari 700 spanduk, siapa yang bikin itu loh itu. Itu kok Panwaslu diem aja," ujar Djarot.
"Ya pasti kan ada yang bikin, masa masang dan nempel sendiri, segitu banyak bentuknya macam-macam, kalimatnya hampir sama," sambung Djarot.
Djarot pun meminta Panwaslu bekerja aktif ikut berperan dalam membangun torelansi dalam berdemokrasi di ibu kota Jakarta.
Baca Juga: Kerja Jadi PRT, Perempuan Ini Rupanya Informan Perampok
"Ya bahwa Panwaslu itu juga ikut dong berperan kalau gitu. Kita ingin membangun toleransi sesama warga kita, itu yang perlu kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, kita semua itu bertanggung jawab untuk menjaga Jakarta dari satu ancaman," ucap Djarot.
Lebih jauh, Djarot mengaku jadi teringat dengan pesan dari almarhum mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi, ketika aktif menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta.
Kala itu, kata Djarot, almarhum mengatakan bahwa bangsa Indonesia tengah menghadapi dua ancaman yang sangat serius. Salah satunya adalah terkait radikalisasi.
"Beliau (almarhum KH Hasyim Muzadi) bilang, kita itu menghadapi dua ancaman besar pada bangsa ini. Satu narkoba. Nah beliau bilang ancaman kedua, radikalisasi. Makanya beliau melakukan proses deradikalisasi, jadi disampaikan bahwa intoleransi itu terkait dengan menjadi semakin radikal, tidak saling harga-menghargai satu sama lain ini yang perlu kita waspadai di Jakarta," tandasnya.
Sementara itu, berdasarkan survei Populi Center yang dirilis, Kamis (23/3/2017), menunjukkan 71,4 persen warga menilai intoleransi di ibu kota sudah dalam taraf mengkhawatirkan.
"Kalau kita mau cek, tidak ada pendidikan politik. Yang ada itu sebenarnya bagaimana intoleran dan isu SARA, itu mengerikan. Potret itu sangat tinggi bagaimana bapak, ibu, saudara itu yang menjawab sangat mengkhawatirkan, yang menjawab sangat mengkhawatirkan itu 71,4 persen," kata Direktur Populi Center, Usep S. Ahyar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Coret Usul Kementerian Polri, Mahfud MD: Takut Dipolitisasi Orang Partai
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
Tangis Sri Rahayu di Benhil: Tinggal Sejak 1980, Kini Digusur PAM Jaya Tanpa Kejelasan Rusun
-
Aturan Baru Selat Hormuz, Kapal Internasional Wajib Kantongi Persetujuan Tertulis dari Sini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum