Suara.com - Dalam proses hukum perkara dugaan suap pajak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, muncul nama pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Fahri bereaksi keras atas penyebutan namanya.
"Sekarang yang menurut saya harus dilihat secara serius justru kalau menyangkut pajak, lihat dong konglomerat. Siapa yang sudah bayar apa belum? Pajak-pajak dari korporasi besar, sudah bayar apa tidak?" kata Fadli yang menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Menurut dia membongkar pajak konglomerat yang macet lebih lebih baik ketimbang mengurusi pajaknya.
Fahri curiga KPK menjadikan kasus pajak sebagai alat politik untuk mengancamnya.
"Jangan jadikan pajak sebagai alat politik terhadap itu mau dicari-cari, itu kurang bayar dan macam-macam. Kan ada mekanisme perpajakannya," ujarnya.
Fadli merasa selama ini tidak pernah bermasalah dengan urusan pajak. Dia mengaku warga yang taat membayar pajak.
"Kalau saya nggak ada urusan soal pajak, saya bayar pajak, waktu itu kawan-kawan saya undang waktu saya bayar pajak. Saya isi e-filling. Saya bayar pajak normal, kemudian saya ikut tax amnesty karena waktu itu ada yang belum sempat terlaporkan," tuturnya.
Nama Fahri dan Fadli muncul dalam persidangan yang berlangsung pada Senin (20/3/2017). Ketika itu, jaksa KPK menunjukkan alat bukti dokumen serta pembicaraan melalui WhatsApp antara petinggi Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan.
Dalam dokumen yang ditunjukkan jaksa, tercantum nama wajib pajak, seperti Fadli, Fahri, pengacara bernama Eggi Sujana, juga artis Syahrini.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan penyidik tentu akan menelusuri informasi sekecil apapun.
"Informasi yang kita terima, sekecil apapun, menjadi bahan penyidik untuk penentuan, penetapan tersangka," kata Basaria, di KPK, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Berita Terkait
-
Ada 2 Raja Saling Mengklaim di Keraton Solo, Fadli Zon Mengadu pada DPR
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
5 Fakta Kericuhan Keraton Surakarta, Adu Argumen Dua Kubu 'Berebut Tahta'
-
Korban Pemerkosaan Mei 1998 Alami Teror Berlapis, Dilarang Lapor Oleh Pejabat Negara
-
Sidang Gugatan Ucapan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 98: Psikolog UI Ditegur Hakim karena Minum
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Prabowo Sentil Bogor Semrawut Banyak Spanduk, Wawako Jenal: 61 Baliho Sudah Kami Bongkar
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Ada 4 Orang dari Kejagung Minta Duit Masing-masing Rp 1,5 Miliar
-
DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual Melalui Video Call
-
Saksi Sidang Noel Akui Pernah Ditawari LC Oleh 'Sultan Kemnaker': Saya Tidak Tahu Sumber Duitnya
-
Singgung Kasus Pertamina, Eks Ketua MK Beberkan Persoalan Besar Penegakan Hukum
-
Desak Dokumen AMDAL RDF Rorotan Dibuka, DPRD DKI: Jangan Ada yang Ditutupi!
-
Diterjang Banjir, Begini Upaya Pulihkan Trauma UMKM Perempuan di Aceh dan Sumatra
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang