Suara.com - Dalam proses hukum perkara dugaan suap pajak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, muncul nama pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Fahri bereaksi keras atas penyebutan namanya.
"Sekarang yang menurut saya harus dilihat secara serius justru kalau menyangkut pajak, lihat dong konglomerat. Siapa yang sudah bayar apa belum? Pajak-pajak dari korporasi besar, sudah bayar apa tidak?" kata Fadli yang menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Menurut dia membongkar pajak konglomerat yang macet lebih lebih baik ketimbang mengurusi pajaknya.
Fahri curiga KPK menjadikan kasus pajak sebagai alat politik untuk mengancamnya.
"Jangan jadikan pajak sebagai alat politik terhadap itu mau dicari-cari, itu kurang bayar dan macam-macam. Kan ada mekanisme perpajakannya," ujarnya.
Fadli merasa selama ini tidak pernah bermasalah dengan urusan pajak. Dia mengaku warga yang taat membayar pajak.
"Kalau saya nggak ada urusan soal pajak, saya bayar pajak, waktu itu kawan-kawan saya undang waktu saya bayar pajak. Saya isi e-filling. Saya bayar pajak normal, kemudian saya ikut tax amnesty karena waktu itu ada yang belum sempat terlaporkan," tuturnya.
Nama Fahri dan Fadli muncul dalam persidangan yang berlangsung pada Senin (20/3/2017). Ketika itu, jaksa KPK menunjukkan alat bukti dokumen serta pembicaraan melalui WhatsApp antara petinggi Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan.
Dalam dokumen yang ditunjukkan jaksa, tercantum nama wajib pajak, seperti Fadli, Fahri, pengacara bernama Eggi Sujana, juga artis Syahrini.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan penyidik tentu akan menelusuri informasi sekecil apapun.
"Informasi yang kita terima, sekecil apapun, menjadi bahan penyidik untuk penentuan, penetapan tersangka," kata Basaria, di KPK, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Berita Terkait
-
Fadli Zon Umumkan Progres Buku Sejarah Indonesia, Siap Diterbitkan Akhir Tahun
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
-
Prabowo Instruksikan: Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Para Menteri! Ini Kata Fadli Zon
-
Pemerintah Lanjutkan Proses Pemilihan Gelar Pahlawan Nasional 2025, Masih Ada Nama Soeharto
-
Peci Bung Karno dan Hatta Kini Jadi Saksi Bisu di Museum Proklamasi
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik