Suara.com - Dalam proses hukum perkara dugaan suap pajak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, muncul nama pimpinan DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Fahri bereaksi keras atas penyebutan namanya.
"Sekarang yang menurut saya harus dilihat secara serius justru kalau menyangkut pajak, lihat dong konglomerat. Siapa yang sudah bayar apa belum? Pajak-pajak dari korporasi besar, sudah bayar apa tidak?" kata Fadli yang menjabat wakil ketua umum Partai Gerindra di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Menurut dia membongkar pajak konglomerat yang macet lebih lebih baik ketimbang mengurusi pajaknya.
Fahri curiga KPK menjadikan kasus pajak sebagai alat politik untuk mengancamnya.
"Jangan jadikan pajak sebagai alat politik terhadap itu mau dicari-cari, itu kurang bayar dan macam-macam. Kan ada mekanisme perpajakannya," ujarnya.
Fadli merasa selama ini tidak pernah bermasalah dengan urusan pajak. Dia mengaku warga yang taat membayar pajak.
"Kalau saya nggak ada urusan soal pajak, saya bayar pajak, waktu itu kawan-kawan saya undang waktu saya bayar pajak. Saya isi e-filling. Saya bayar pajak normal, kemudian saya ikut tax amnesty karena waktu itu ada yang belum sempat terlaporkan," tuturnya.
Nama Fahri dan Fadli muncul dalam persidangan yang berlangsung pada Senin (20/3/2017). Ketika itu, jaksa KPK menunjukkan alat bukti dokumen serta pembicaraan melalui WhatsApp antara petinggi Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno dan ajudan Dirjen Pajak Andreas Setiawan.
Dalam dokumen yang ditunjukkan jaksa, tercantum nama wajib pajak, seperti Fadli, Fahri, pengacara bernama Eggi Sujana, juga artis Syahrini.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan penyidik tentu akan menelusuri informasi sekecil apapun.
"Informasi yang kita terima, sekecil apapun, menjadi bahan penyidik untuk penentuan, penetapan tersangka," kata Basaria, di KPK, Jakarta, Senin (27/3/2017).
Berita Terkait
-
Kemenbud Luncurkan Buku Sejarah Ulang, Fadli Zon Tegaskan Bukan Ditulis Pemerintah
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Kemenbud Resmikan Buku Sejarah Indonesia, Fadli Zon Ungkap Isinya
-
70 Cagar Budaya Ikonik Sumatra Rusak Diterjang Bencana, Menbud Fadli Zon Bergerak Cepat
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan