Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyampaikan bahwa pelemahan KPK tidak hanya datang lewat revisi UU KPK. Pelemahan juga bisa berlangsung melalui banyak cara.
"Oleh karena itu yang dibutuhkan soliditas pegawai KPK dan pimpinannya. Kalau soal revisi, saya melihat pelemahan bisa datang dari bermacam produk perundangan salah satunya revisi UU KPK," kata Abraham pada sejumlah wartawan di Jakarta, Kamis (30/1/2017).
Menurut Abraham, pelemahan KPK juga mungkin lewat MoU dengan lembaga penegakan hukum lain. Semua ini, menurutnya, harus jadi perhatian semua pihak yang peduli terhadap penguatan KPK.
"KPK juga tidak boleh dikooptasi oleh lembaga lain. Oleh karena itu dalam diskusi tadi ada beberapa macam gagasan, saran, dan kritikan, bahwa untuk menjaga soliditas pegawai KPK maka harus ada upaya lebih ekstra untuk memperhatikan situasi internal KPK," ujar Abraham.
Ia juga menyarankan pemberian SP 2 kepada penyidik KPK Novel Baswedan sebisa mungkin menjadi perhatian serius dari pimpinan KPK untuk segera dicabut. Menurutnya, pemberian SP 2 kepada Novel tidak memiliki alasan hukum yang kuat.
"Kita lihat lahirnya SP2 mungkin karena kritikan. Kami paham KPK lembaga egaliter, oleh karena itu diskusi dan dialog yang harus dikembngkan internal KPK harus dua arah," jelas Abraham.
Abraham mengingatkan KPK jika diibaratkan kuda, maka kusir mungkin bisa mengalami pergantian. Namun kudanya, dalam hal ini para pegawai tetap sama.
"Pimpinan bsa datang silih berganti. kuda harus dipertahankan untuk berantas korupsi. Ini jadi dukungan kuat dari masyarakat, kalau kpk kinerja bagus dan tidak pandang bulu," tutup Abraham.
Baca Juga: KPK Periksa Terduga Pejabat BUMN Perkapalan Penerima Hadiah
Berita Terkait
- 
            
              Miryam Berkukuh Ditekan, KPK Siap Ungkap Bukti Baru
 - 
            
              Penyidik KPK Jelaskan Soal Bau Durian, Muntah, sampai Mencret
 - 
            
              Diduga Tekan Saksi Kasus e-KTP, Bamsoet: Karakter Saya Dibunuh!
 - 
            
              Ini 6 Petinggi DPR yang Tekan Saksi Kasus e-KTP supaya Bungkam
 - 
            
              Mau Dikonfrontasi Penyidik KPK, Miryam Malah Absen Sidang e-KTP
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 
Terkini
- 
            
              Penumpang Tewas, Polisi Buru Sopir Ojol yang Kabur usai Tabrakan di Depan DPR, Ini Identitasnya!
 - 
            
              BMKG Prakirakan Hujan Lebat di Sumatera dan Kalimantan, Jawa Waspada Bencana
 - 
            
              Episode Final Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas, Ajang Pembuktian Kehebatan UMKM Lokal
 - 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo