Suara.com - Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menjanjikan skema kredit kepemilikan rumah susun bagi warga Ibu Kota. Skema tersebut dibagi empat macam.
Tim pemenangan Ahok-Djarot bidang data dan informasi Eva Kusuma Sundari mengatakan apabila pasangan Ahok-Djarot kembali terpilih, akan melakukan subsidi hunian pada warga Jakarta yang tidak mampu.
"Subsidi penuh bagi yang tidak mampu, penghasilan di bawah satu juta, hanya bayar uang kebersihan. Seumur hidup boleh diturunkan ke anak cucu, tidak akan digusur," ujar Eva kepada wartawan, Kamis (6/4/2017).
Apabila penghasilan warga tersebut masih belum stabil, pemerintah Jakarta akan menggratiskan 6-10 bulan. Tapi, warga dilarang menyerahkan hunian pada orang lain.
Skema kedua, bagi warga yang penghasilannya Upah Minimum Provinsi hanya membayar sewa Rp300 ribu sebulan. Unit bisa dipakai selama seumur hidup.
"Bisa diturunkan ke anak cucu, 6-10 bulan gratis, tidak akan diusir sampai penghasilan stabil. Tidak boleh dialihkan kepada orang lain," kata dia.
Pada skema ketiga, menerapkan skema sewa beli, bagi warga yang penghasilannya di atas UMP hingga Rp19 juta, dapat memperoleh Hak Guna Bangunan (HGB) setelah membayar sewa dalam jangka waktu tertentu.
"Bayar sewa dari Rp450 sampai Rp600 ribu per bulan, untuk jangka waktu tertentu, dapat tanda lunas dan HGB. Hanya boleh dijual kepada Pemda DKI," jelas Eva.
Pada skema keempat, warga yang penghasilannya diatasi Rp10 juta, dapat mengajukan kredit kepemilikan rusun.
Baca Juga: Kejati DKI Sebut Polisi Tak Berhak Minta Penundaan Sidang Ahok
"Kredit rumah susun lewat KPR," kata dia.
Tidak hanya itu, apabila warga memiliki sertifikat hak milik (SHM) dan terkena relokasi juga akan mendapat kompensasi berupa unit apartemen seluas 2 hingga 2,5 kali luas tanahnya terdahulu.
Apabila pasangan Ahok-Djarot kembali terpilih pilih, kata Eva, pemerintah Jakarta akan membangun mes untuk pekerja. Pembangunan itu akan dilakukan di kawasan industri, pabrik, pengolahan ikan Muara Angke.
"Khusus bagi pekerja musiman yang tidak punya keluarga dan bukan penduduk DKI, atau penduduk DKI yang rumahnya jauh dari tempat kerja. Ini seperti asrama, satu kamar bisa 4-6 orang," kata Eva.
Pemerintah Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok-Djarot akan membangun sebanyak mungkin rusun. Pembangunannya juga akan dilakukan di pasar-pasar milik DKI, stasiun MRT, dan LRT.
"Supaya orang tidak jauh dari akses transportassi," kata Eva.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung