Wiranto Imbau Masyarakat Jangan Terpengaruh Hasil Survei

Suara.com - Dua hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumpulkan Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017) sore. Mereka berbincang dengan suasana santai di beranda belakang Istana Merdeka.

Usai konferensi pers, Jokowi pun menyuruh Menko Polhukam Wiranto untuk menjelaskan kepada publik mengenai keamanan di Pilkada DKI putaran kedua. Namun saat itu, usai menjelaskan pengamanan Pilkada, Wiranto sempat hampir luput memberikan keterangan tambahan yang sepertinya juga perintah Jokowi.

Wiranto yang hampir menyudahi keterangan pers dan saat itu sudah hendak masuk kembali ke dalam ruangan Istana, tiba-tiba diingatkan oleh Tito.

"Pak, tambahan yang tadi satu lagi, soal survei," kata Tito mengingatkan.

Wiranto yang telah sempat berbalik badan, lantas kembali berdiri di hadapan kamera para jurnalis.

"Oh iya, tapi satu lagi begini. Ini kan sekarang bermunculan lembaga-lembaga survei yang menghasilkan survei politik, dan saya sendiri sudah berpengalaman menghadapi survei dan disurvei," ujar Wiranto.

Terkait itu, Wiranto pun mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai hasil survei sementara oleh sejumlah lembaga survei tentang prediksi pihak mana yang akan memenangkan Pilkada DKI nanti.

"Jadi saya memohon kepada masyarakat, ya, itu memang hak kita mendengarkan hasil survei. Tetapi jangan sampai survei itu diklaim sebagai suatu kebenaran. Jangan sampai kita yakin survei itu sesuatu yang pasti benar," tutur Wiranto.

Pasalnya, lanjut Wiranto, hasil survei memiliki margin of error, suatu tingkat kesalahan yang setiap lembaga survei tidak bisa klaim hasilnya 100 persen. Maka itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh hasil survei yang mengklaim benar.

"Apalagi nanti saat Pemilu usai, kan ada quick count. Itu biarkan saja, nggak bisa dilarang. Tapi jangan sampai menjadi acuan, bahwa perhitungan sudah selesai. Tentu nanti secara profesional para petugas KPU, Bawaslu, akan bekerja keras untuk menyelesaikan perhitungan secara sah, sehingga itu yang menjadi kebenaran yang kita hormati bersama," kata dia.

"Maka pihak yang mendukung mana pun dari pihak masyarakat, diwujudkan dalam memilih, bukan diwujudkan secara fisik dalam suatu langkah-langkah yang merugikan kita semua. Sebab jika terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban, ketentraman, sampai kerusuhan, yang rugi juga masyarakat," tandasnya.