Suara.com - Warganet berinisial NS, asal Surabaya, Jawa Timur, menyampaikan keinginan untuk mencari pembunuh bayaran buat menghilangkan nyawa Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah, anggota DPD Fahira Idris, pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, dan Buni Yani mendapat respon serius.
Buni Yani menanggapi serius ancaman tersebut. Melalui pengacara, Aldwin Rahardian, mengatakan akan melaporkan pemilik akun Twitter berinisial NS ke pihak berwajib. Buni Yani merupakan tersangka kasus dugaan penghasutan berbau SARA melalui media sosial terkait penyebaran potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami sudah tahu. Besok akan ada laporan ke polisi," kata Aldwin kepada Suara.com, Senin (1/5/2017). Aldwin merupakan suami Fahira Idris.
Cuitan NS yang kontroversial yaitu "If you know of a way to crowdfund assasins to kill Fahira Idris, Fadli Zon, Fahri Hamzah, Rizieq Shihab, Buni Yani and friends, lemme know."
Aldwin mengatakan kemungkinan laporan akan dilakukan secara bersamaan. Sebab, tokoh-tokoh lain yang diancam juga berencana membuat laporan ke polisi.
Aldwin menilai tindakan NS bukan kategori candaan.
"Itu sangat berbahaya dan bisa membuat rusuh. Di media sosial itu bisa berdampak luar," kata Aldwin.
Menurut Aldwin kasus tersebut jika tidak ditangani polisi berpotensi memicu reaksi publik.
"Umat ini akan sangat marah. Apalagi kasus-kasus hukum, penegakan hukum belum baik, belum tegas, dari mulai kasus-kasus Habib Rizieq, ulama dikriminalisasi, dan sebagainya, ditambah lagi yang begini-begini. Kalau hukum tidak ditegakkan, dikhawatirkan umat sampai pada klimaks karena menuntut keadilan. Hal begini jangan dibiarkan. Harus tindak. Kalau dibiarkan, bisa tidak ada kepastian hukum," kata dia.
Baca Juga: Diancam Dihabisi, Fahira Idris Buat Sayembara Polisikan Pelaku
Menurut Aldwin munculnya aksi seperti yang dilakukan NS karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas.
"Kayak fenomena Iwan Bopeng. itu dibiarkan. Memperkeruh dan membuat orang semakin berani. Ini akan memecah integrasi bangsa. Bahaya ini. Bisa terjadi konflik horisontal," katanya.
Berita Terkait
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik
-
Sidang Gugatan Perkosaan Mei '98, Kuasa Hukum Fadli Zon Mengaku Belum Tahu Objek Perkara
-
Heboh Video Prabowo, Fadli Zon Kritik Jokowi Diungkit Lagi: Bioskop Bukan buat Nonton Iklan Politik!
-
Fadli Zon Curiga Capaian Pemerintah di Iklan Bioskop Hoaks, Tapi Itu Dulu, Netizen: Coba Tanya Lagi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO