Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan pendapatan pemerintah Jakarta setelah menerapkan terminal parkir elektronik (TPE) atau parkir meter sangat tinggi. Sehingga sangat disayangkan apabila gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan datang menghapus parkir meter yang kini sudah diterapkan di beberapa wilayah.
"Yang pasti dengan parkir meter lebih tinggi (pendapatan DKI). Jadi, parkir meter itu nggak mengubah sistem tarik duit dari juru parkir. Hanya juru parkirnya tidak boleh kantongi kontan," ujar Ahok di Balai Kota DKI, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).
Ahok menegaskan parkir meter yang sudah diterapkan di DKI juga tidak mengurangi jumlah juru parkir. Sebab, jukir yang sebelumnya telah bekerja akan digandeng pemerintah DKI dan digaji setara UMP.
"Dengan model ini kita tidak akan mengurangi juru parkir. Hanya, oknum ormas tertentu yang minta jatah-jatahan itu hilang," kata Ahok.
Ia menyadari penerapakan parkir meter mumbuat preman parkir kecewa. Ia memastikan semakin banyak diterapkan TPE, pemerintah Jakarta akan merekrut sebanyak mungkin juru parkir.
"Kita akan rekrut banyak sekali. Semua jalan akan direkrut. Ini mesin hanya ibaratnya supaya duitnya nggak dicolong. Kalau orang lihat duit kontan kan hijau-hijau matanya," lata dia.
Sebelumnya, calon wakil gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sistem parkir berbasis elektronik tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Karenanya, pasangan gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyatakan bakal mengkaji ulang kebijakan tersebut setelah nanti resmi menjabat.
"Parkir meter cocok untuk negara yang budaya masyarakatnya individualis. Jadi, kurang cocok di Indonesia yang berbudaya gotong-royong, saling membantu,” kata Sandiaga dua hari lalu.
Baca Juga: Sandiaga Kritik Parkir Meter, Ahok: Ormas Gak Dapat Duit Kali ya
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu