Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mendukung langkah Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia yakin, pemerintah punya alasan yang kuat untuk membubarkan HTI. Pemerintah berencana membubarkan HTI karena organisasi masyarakat ini bertentangan dengan ideologi negara.
"Tentu Pemerintah sudah punya alasan yang kuat yang menjadi dasar pembubaran HTI. Saya juga meyakini pasti Pemerintah sudah membahas dengan berbagai instansi terkait dan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan ini," kata Zainudin dihubungi, Jakarta, Senin (8/5/2017).
Politikus Golkar ini mendukung seluruh langkah pemerintah untuk menertibkan organisasi masyarakat yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Katanya, keutuhan NKRI harus dirawat dan dijaga supaya tidak terganggu eksistensinya.
"Saya berharap pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang keberadaan Ormas. Tentu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi harus jelas dan berlaku untuk semua. NKRI & ideologi negara Pancasila sudah final. Patokan pastinya adalah UU yang masih berlaku," katanya.
Zainudin menambahkan, bila memang undang-undang yang ada sekarang sudah tidak mengakomodir kondisi nasional, maka DPR mengajak pemerintah untuk melakukan revisi.
"Bila dirasakan UU yang ada sekarang sudah harus ada perlu perubahan untuk lebih menguatkan lagi posisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika & NKRI. Pemerintah dan DPR bisa memulai pembicaraan ke arah itu setelah melihat perkembangan yang di tengah-tengah masyarakat," tutur Zainudin.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden