Suara.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berbuka puasa bersama para pengungsi Teluk Jambe di Karawang. Ada sengketa lahan di sana.
"Sudah beberapa waktu lalu kegiatan ini saya minta diagendakan. Alhamdulillah hari ini senang sekali bisa berbuka puasa bersama mereka," kata Mensos usai berbuka puasa bersama pengungsi Teluk Jambe yang tinggal sementara di rumah dinas Bupati Karawang, Minggu (28/5/2017).
Mensos mengatakan di bulan Ramadan tentunya setiap orang ingin berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Momen kebersamaan dan kekeluargaan adalah hal yang selalu dirindukan.
Namun demikian, lanjutnya, Ramadan kali ini ternyata berbeda bagi warga Teluk Jambe yang berada di pengungsian. Mereka tak bisa pulang ke rumah karena rumah mereka rata dengan tanah. Sebanyak 144 KK mengungsi, total sebanyak 316 jiwa.
"Atas nama kemanusiaan kita melindungi mereka. Mengenai masalah lahan nanti ada kementerian terkait yang mengurus," katanya.
Menurut Khofifah, tugas Kemensos adalah untuk perlindungan sosial. Untuk memaksimalkan upaya perlindungan, dibentuklah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
Seperti diketahui pada 3 Mei 2017, Presiden Joko Widodo bertemu dengan 10 orang perwakilan pengungsi Teluk Jambe. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara tersebut turut mendampingi Presiden adalah Menteri Agraria dan Pertanahan. Pada waktu itu Presiden menginstruksikan kepada Menteri Agraria agar segera menyelesaikan masalah penggantian lahan warga Teluk Jambe.
Pada 6 Mei 2017, Kementerian Sosial bersama Pemda Karawang dan unsur masyarakat mengantarkan pengungsi Teluk Jambe dari Jakarta menuju rumah dinas bupati Karawang.
Dampak dari konflik lahan ini sekitar 600 kepala keluarga terusir dari pemukiman dan lahan yang selama ini digarap. Sebagia warga mengungsi secara berpindah-pindah selama mencari perlindungan di Jakarta.
Baca Juga: Ketemu Khofifah, Bupati Banyuwangi Bantah Bahas Pilgub Jatim
"Dampak yang tak kalah beratnya adalah warga mengalami trauma akibat konflik yang terjadi," tutur Mensos.
Selama mereka mengungsi, sejumlah bantuan dari pemerintah mulai disalurkan. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan permakanan bagi perwakilan pengungsi yang berdemo di Istana Negara.
Bantuan diberikan kepada 217 jiwa atau 105 KK selama mengungsi di Masjid Al Istiqomah Jakarta. Total bantian senilai Rp.35.114.900. Berikutnya bantuan Jaminan hidup senilai Rp284.400.000 untuk 316 jiwa atau 144 KK. Serta bantuan permakanan bagi 316 jiwa atau 144 KK selama mengungsi di rumah dinas Bupati Karawang.
"Untuk mengatasi trauma kami berikan Layanan Dukungan Psikososial dan paket peralatan dukungan Psikososial bagi anak dan perempuan," papar Harry.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kritik Kunjungan LN Prabowo, Mahfud MD: Terlalu Sering Itu Boros, Produknya Harus Jelas!
-
Detik-detik Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri ke KPK, Ajudan Dorong Awak Media
-
Silmy Karim Diburu KPK, Menteri Imipas Angkat Bicara
-
Megawati Bakal Terima Penghargaan dari Timor Leste, PDIP Jajaki Kerja Sama Strategis
-
Prabowo ke Petugas MBG: Tak Mau Bekerja Baik, Silakan Minggir!
-
Dadan Hindayana Ditahan, Irma Suryani Prihatin DPR Tak Punya Alat Sanksi untuk Mitra Kerja
-
Jabar Raih Penghargaan Terbaik Dalam Anugerah Kearsipan 2026, Bukti Hormati Setiap Jejak Sejarah
-
KPK Sita 7 Mobil hingga Emas dalam OTT Imigrasi Jakbar
-
KPK Ungkap Wamen Imigrasi Silmy Karim Diduga Terlibat Kasus Izin Tinggal WNA
-
Tolak Wacana Rusun, Korban Kebakaran Kemayoran Minta Pemerintah Bantu Bangun Rumah Lagi