Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) Tommy Suryatama menyebut keberadaan Panitia Khusus angket KPK bermula dari mantan Anggota DPR Komisi II DPR Miryam S Haryani yang mangkir panggilan KPK atas kasus korupsi proyek E-KTP.
"Ini kan kalau nggak ada Miryam mungkin nggak ada hak angket. Persepsi kita seperti itu bukan hal yang urgent, tiba tiba harus pakai hak angket," ujar Tommy dalam diskusi bertajuk 'Nasib KPK Ditangan Pansus' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/7/2017).
Tak hanya itu, Tommy pun mempertanyakan kunjungan Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK yang meminta keterangan koruptor terkait pemeriksaan yang dilakukan KPK.
Kata Tommy, seharusnya Pansus Hak Angket KPK bisa menanyakan kepada orang-orang yang pernah menjadi saksi terkait kasus korupsi di KPK.
"Kemudian juga prosesnya mengunjungi orang yang sudah dihukum untuk mendapatkan data. Yang diperiksa KPK kan bukan hanya yang sudah terhukum, banyak kasus ada juga yang terbukti nggak bersalah," ucap Tommy.
"Kenapa mesti yang terhukum. Itu kenapa nggak ditanya. Teman-teman kita banyak yang bisa ditanya waktu diperiksa KPK, manusiawi nggak," sambungnya.
Maka dari itu, ia merasa aneh kenapa harus terpidana koruptor yang diminta keterangan soal pemeriksaan yang dilakukan KPK .
"Ko yang pertama malah terhukum, kalau yan terhukum tentu saja subjektivitasnya besar. Itu bisa diwawancara saat jadi saksi, ditekan apa nggak waktu diperiksa KPK. Saya pikir dari proses itu kita merasa kok tiba-tiba jadi hak angket," ucap Tommy.
Baca Juga: Pansus Hak Angket KPK Akan Berkumpul dengan Terpidana Korupsi
Maka dari itu, seharusnya DPR bisa menggunakan hak angket di permasalahan yang lebih urgen, bukan terkait KPK.
"Kita bayar pajak besar untuk DPR tapi persepsi masyarakat terhadap DPR rendah dengan segitu banyak "PR" bangsa dari ekonomi, politik, kesenjangan sosial, kenapa mesti pakai bom nuklir hak angket. Kenapa pakai uang pajak kita untuk sesuatu yang aspirasi masyarakat nggak begitu besar kesana," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!