Suara.com - Peneliti Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadhana menilai ada dua bukti yang terlihat di publik tanda Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dilemahkan. Menurut dia ini harus diwaspadai.
Dua bukti itu adalah penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan beberapa waktu lalu dengan menggunakan air keras. Lainnya, kedatangan rombongan Pansus Hak Angket KPK DPR ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk bertemu dengan koruptor.
Kurnia Ramadhana meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan tegas terkait adanya upaya pelemahan terhadap KPK.
"Karena ada 7 fraksi yang mendukung dan 3 fraksi yang menolak pansus angket ini. Nah fraksi yang mendukung ini fraksi pendukung pemerintah. Jadi seharusnya presiden bisa mengatasi upaya pelemahan ini," kata Kurni saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/7/2017).
Jika Pansus Angket KPK dibiarkan tetap berjalan, Kurnia khawatir KPK akan dilemahkan bahkan dibubarkan. Efeknya lebih jauh, akan berimbas pada citra pemerintahan Jokowi sendiri.
Menurut Kurnia, pemberantasan korupsi bagian dari Nawacita yang dicanangkan Jokowi. Jika Jokowi diam saja, sama dengan mengamputasi program pemberantasan korupsi. Dimana, pemberantasan korupsi masuk dalam nawacita. Jika presiden tidak turun tangan maka sama saja tidak memperjuangkan program nawacitanya.
"Baik jeleknya KPK, akan berimbas pada pemrintahan itu sendiri. Karena itu presiden bisa bergerak dan peduli," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Pansus KPK Ungkap 'Curhat' Napi Koruptor soal KPK
-
Guru Besar FH UI: Hak Angket KPK Legal Tapi Tak Tepat Sasaran
-
ILUNI UI: Kalau Tak Ada Miryam, Mungkin Nggak Ada Hak Angket KPK
-
Wakil Ketua Pansus Angket KPK: Koruptor Harus Dibenci, Tapi...
-
Pansus Angket KPK, Politisi NasDem: Rakyat Jangan Dulu Apriori
Terpopuler
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram
-
Minta Pendampingan KPK, Gus Irfan Pastikan Ibadah Haji dan Umrah Bebas Rasuah
-
Misteri Keracunan 1.315 Siswa Terpecahkan: BGN Temukan Kadar Nitrit Hampir 4 Kali Lipat Batas Aman
-
Wali Kota Semarang Dorong Sekolah Rakyat Jadi Wadah Lahirkan Generasi Hebat
-
Izin Dibekukan, DPR Ingatkan TikTok untuk Kooperatif dan Transparan
-
12 Tokoh Ajukan Amicus Curiae di Praperadilan Nadiem, Gugat Bobroknya Sistem Penetapan Tersangka
-
Genjot Skrining Tuberkulosis, Ahmad Luthfi Luncurkan Program Speling Melesat dan TB Express
-
Menteri Haji Ingin Samakan Masa Tunggu Haji Jadi 26,4 Tahun di Seluruh Indonesia, Begini Rencananya