Suara.com - Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat perhatian dari banyak pihak di Indonesia sejak akhir pekan lalu. Pasalnya, terjadi aksi diskriminatif terhadap siswa sekolah atas dasar keagamaan di daerah tersebut.
Adalah YSA, gadis cilik yang baru lulus SD, terpaksa harus pindah sekolah setelah SMP Negeri 3 Kecamatan Genteng, Banyuwangi.
Padahal, ia sudah diterima di SMP itu melalui jalur penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, pihak sekolah menolaknya karena YSA beragama non-Muslim.
Berdasarkan informasi yang terhimpun, peristiwa itu berawal ketika YSA mendaftar melalui jalur PPDB di SMPN 3 Genteng dan SMPN 1 Genteng.
Setelah pengumuman, YSA ternyata diterima di SMPN 3 Genteng. Namun, ketika mengurus administrasi di sekolah, YSA dan orangtuanya mendapat informasi mengejutkan dari pihak panitia sekolah.
Pihak sekolah mengatakan, mereka tak mau menerima murid non-Muslim. Karena YSA terlanjur diterima, mereka meminta bocah cilik itu memakai jilbab karena diwajibkan pihak sekolah.
Tak hanya itu, kalau YSA mau bersekolah di sana, dirinya harus terlibat aktif dalam setiap pelajaran dan kegiatan sekolah, termasuk keagamaan.
Mendapat persyaratan tak lazim itu, orangtua YSA memprotes. Namun, pihak sekolah tak mau menerima protes tersebut.
"Saat mendengar persyaratan itu, anak saya langsung menangis. Saya sempat mendebat panitia itu. Kok anak saya diterima tapi dipaksa seperti itu, harus memakai jilbab dan ikut kegiatan agama,” tutur sang ayah, TPR.
Baca Juga: Heboh, Ditemukan Uang Ratusan Juta Rupiah di Lemari Loak
Karena didiskriminasi, TPR dan YSA memutuskan untuk menunda daftar ulang dan bertekat menemui kepala sekolah pada keesokan harinya.
Namun, keesokan hari, mereka berdua tak bisa bertemua kepala sekolah yang disebut anak buahnya sedang tak ada di tempat.
“Saya akhirnya berbicara dengan kepala sekolah lewat sambungan telepon. Ternyata kepala sekolah justru mengatakan mereka tak mau menerima siswa non-Muslim. Kalau mau tetap sekolah di situ, anak saya harus pakai jilbab dan ikut acara keagamaan. Akhirnya, saya memutuskan tak jadi menyekolahkan anak di sana,” tuturnya.
Keduanya lantas mengadukan hal tersebut kepada Dinas Pendidikan Banyuwangi. Kepada mereka, Kepala Disdik setempat, Sulihtiyono mengatakan baru mengetahui adanya kebijakan seperti itu.
“Setelah menerima laporan, kami cek ke sekolah. Mereka mengatakan itu adalah kebijakan kepala sekolah, kebijakan lokal. Akhirnya kami sarankan agar YSA pindah ke SMPN 1,” tutur Kepala Dinas Pendidikan setempat, Sulihtiyono seperti dilansir Antara.
Meski berat hati, YSA dibantu disdik setempat mengajukan permohonan pindah ke SMPN 1 Genteng.
Berita Terkait
-
Bupati Anas Minta Maaf ke Siswi Kristiani Gara-gara Aturan Jilbab
-
Bupati Banyuwangi Batalkan Aturan Wajib Berjilbab di SMP Negeri
-
Djarot dan Menpar Arief Yahya Kompak Puji Bupati Banyuwangi
-
Program Jemput Bola Pasien Banyuwangi Tangani 1.641 Warga
-
Survey SSC, Elektabilitas Azwar Anas Sebagai Cawagub Tertinggi
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik