Mensos bersama rombongan kemudian meninjau salah satu lokasi terparah terdampak banjir yakni di desa pangkalan yang dikenal dengan Kampung Bugis Nelayan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.
Di wilayah ini air masih menggenangi sebagian besar rumah warga hingga setinggi lutut orang dewasa. Warga desa yang tengah membersihkan rumah dan mencuci perabot tampak menghentikan aktivitasnya. Mereka berduyun-duyun menyambut kedatangan Mensos.
"Sabar ya, bu," ucap Mensos lirih kepada seorang ibu yang memeluknya. Perempuan berjilbab ini menangis mengisahkan rumahnya terendam banjir.
Kampung Bugis Nelayan merupakan salah satu wilayah yang cukup lama terendam banjir, yakni lima hari berturut-turut. Para kepala keluarga yang berprofesi sebagai nelayan kini tak bisa mencari ikan.
"Tempat penampungan ikan habis diterjang banjir, peralatan mencari ikan juga sudah hanyut semua. Sementara toko kelontong saya juga terendam banjir. tidak ada yang bisa diselamatkan," kata Antoni (40) yang berprofesi sebagai nelayan.
Terkait hal tersebut, Mensos meminta Bupati Belitung dan Bupati Belitung Timur untuk segera melakukan pendataan warga terdampak bencana untuk persiapan menyaluran Jaminan Hidup (Jadup).
"Masa tanggap darurat bencana adalah 14 hari. Kalau bisa sebelum masa tersebut berakhir sudah ada data yang disahkan oleh bupati. Nanti Kemensos yang akan menyalurkan Jadup. Besarnya Rp 900 ribu per jiwa. Bayi dan balita juga dihitung," papar Mensos.
Ia berharap dengan adanya Jadup akan dapat meringankan beban hidup korban banjir dan memberikan bekal untuk meneruskan hidupnya.
"Kepada para nelayan diupayakan mereka mendapat bantuan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)," katanya.
Baca Juga: Iriawan Bantah Digeser dari Kapolda karena Gagal Tangani Novel
Salurkan Bantuan
Terkait banjir di Belitung dan Belitung Timur, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan dan santunan total sebesar Rp1.068.091.714. Bantuan tersebut terdiri dari Rp818.657.804 untuk Kabupaten Belitung Timur dan Rp249.433.910 untuk Kabupaten Belitung. Bantuan disampaikan dalam bentuk logistik, permakanan, peralatan kebersihan, dan satunan ahli waris untuk satu orang korban meninggal atas nama Firman (13).
"Kita doakan ananda Firman semoga tenang di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan," kata Mensos.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Riwayat Pendidikan Gibran di KPU Jadi Sorotan, Masa SMA Ditempuh 5 Tahun
-
Korupsi Kuota Haji: KPK Endus Aliran Duit Haram Sampai ke Meja Dirjen, Hilman Latief Dicecar 11 Jam
-
Siswi MTS Cipayung Gantung Diri Akibat Bullying, Menteri PPPA: Anak Butuh Ruang Aman untuk Curhat
-
5 Fakta Dugaan Skandal Panas Irjen Krishna Murti dan Kompol Anggraini Berujung Mutasi Jabatan
-
Ribuan Siswa Keracunan MBG, Warganet Usul Tim BGN Berisi Purnawirawan TNI Diganti Alumni MasterChef
-
Detik-detik Mengerikan Transjakarta Hantam Deretan Kios di Jaktim: Sejumlah Pemotor Ikut Terseret!
-
Serukan Green Policy Lawan Krisis Ekologi, Rocky Gerung: Sejarah Selalu Berpihak ke Kaum Muda
-
Kunto Aji Soroti Kualitas Makanan Bergizi Gratis dari 2 Tempat Berbeda: Kok Timpang Gini?
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Pajak Kendaraan di RI Lebih Mahal dari Malaysia, DPRD DKI Janji Evaluasi Aturan Progresif di Jakarta