Pengamat politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago,menyoroti kehadiran La Nyalla Mattalitti dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Menurutnya tingkat elektabilitas sebesar 13 persen membuka peluang kemenangan cukup besar bagi Mantan Ketua Umum PSSI tersebut.
"Elektabilitas La Nyalla sebesar 13 persen menurut hasil survei itu cukup bagus. Paling tidak itu merupakan modal dia dalam menjaring dukungan lebih besar, mengambil empati, dan menggali potensi yang belum tergarap dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Ipang dalam keterangan resmi, Minggu (23/7/2017).
Mengenai kriteria sosok pemimpin, dikatakan Pangi memiliki perbedaan di masing- masing daerah tergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh calon gubernur kepada masyarakat. La Nyalla yang satu-satunya kandidat cagub Jatim yang merupakan latar belakang pengusaha ini dinilai disukai masyarakat.
“ Kalau La Nyalla memang sosok yang disukai, dekat dengan masyarakat, berarti tidak ada masalah dengan kasus yang sempat menimpa dia,” imbuh Pangi.
Lebih lanjut Pangi mengimbau agar La Nyalla melakukan beberapa langkah untuk memompa elektabilitasnya seperti melakukan pendekatan kepada relawan, sering mengadakan kegiatan tatap muka atau mengadakan dialog dengan warga, dan juga mendekati komunitas- komunitas di Jawa Timur.
“Perlu beberapa hal pertama menyiapkan strategi bagaimana bisa mendulang suara dengan pendekatan dari segi relawan, mesin partainya, lalu kemampuan dia bertatap muka atau menghadiri dialog dengan warga. Kemudian mendekati komunitas apakah itu komunitas petani, pedagang, nelayan, atau kelompok- kelompok yang punya pengaruh besar di Jawa Timur,” paparnya.
Seperti diwartakan sebelumnya LKPI (Lembaga Konsultan Politik Indonesia) merilis bahwa La Nyalla memiliki tingkat keterpilihan sebanyak 13,1% mengalahkan Khofifah Indar Parawansa (Mensos) yang meraih 12,3% dan Saifulah Yusuf (Wagub Jatim) sebanyak 11,2 persen.
Menanggapi hasil survei ini, Pangi setuju bahwa pertarungan elektoral seperti Pilgub, bertumpu pada tingkat elektabilitas namun bukan menjadi satu- satunya faktor penentu kemenangan.
Baca Juga: Sowan ke La Nyalla, Calon Walikota Bekasi ini Belajar Soal Ini
“Tentu kalau kita melihat pertarungan elektoral dalam Pilkada, harus bertumpu pada elektabilitas tapi itu bukan merupakan satu- satunya faktor penentu kemenangan. Paling tidak, survei bisa menjadi pentunjuk agar para calon memahami dimana lumbung suara terbesarnya,” pungkas Pangi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden