Suara.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto bersyukur ketika Partai Gerindra menarik diri dari Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK.
Dia mengatakan, Gerindra akhirnya ikut-ikutan dengan Partai Demokrat yang sejak awal tidak mendukung Pansus Angket KPK. Partai Demokrat beralasan, tidak mendukung Pansus Angket KPK karena banyak rakyat yang tidak etuju.
"Alhamdulillah berarti pikiran cerdas dan pilihan Partai Demokrat yang tak mendukung angket banyak teman sekarang, banyak yang memberikan apresiasi, banyak yang bergabung dengan kita," tutur Agus di DPR, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Partai Demokrat tidak mau bertanggungjawab dengan isi Pansus tersebut.
"Karena Demokrat nggak ada di dalamnya, kita tak berkeinginan beri penilaian. Demokrat berdiri di depan rakyat yang tidak ingin adanya Pansus," tuturnya.
Fraksi Gerindra menarik diri dari Pansus Angket KPK. Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi Gerindra Desmon J Mahesa upaya penarikan diri ini sudah berkonsultasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Dia mengatakan, alasan Gerindra keluar adalah terkait syarat pembentukan Pansus dan jadwal rapat yang selalu terkesan dadakan.
Fraksi Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK lewat Pansus ini. Karenanya, Fraksi Gerindra memilih keluar dari Pansus tersebut. Dengan Gerindra mundur dari Pansus Angket, maka yang aktif dalam Pansus tersebut adalah koalisi pendukung pemerintah. Yaitu, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, dan PAN.
Baca Juga: Gerindra Tarik Diri dari Pansus Hak Angket, Apa Komentar KPK?
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi
-
Bukti Awal Sudah Kantongi! Polda Metro Jaya Siap Usut Skandal Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI
-
Jarwinn Solar Panel Solusi Listrik Lebih Hemat Di Saat Viral BBM Naik
-
BGN Pastikan Motor Listrik Bakal 'Blusukan' Antar MBG di Seluruh Indonesia
-
Reshuffle Kabinet Makin Dekat? Sekjen Demokrat Tegaskan Nasib Menteri di Tangan Prabowo
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Bahlil Bakal Jadi Menko? Begini Respons Sekjen Golkar