Suara.com - Hubungan Partai Amanat Nasional dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi sorotan publik, setelah beberapakali PAN tidak kompak dengan koalisi pendukung pemerintah.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menekankan partainya tetap mendukung pemerintah, meskipun kadernya, Asman Abnur, didepak dari kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dukung penuh bapak Presiden, ada atau tidak bukan menjadi syarat bagi kami. Kami akan dukung penuh bapak Presiden agar sukses memimpin melaksanakan progam-programnya," kata Zulkifli di DPR, Jakarta Selasa (25/7/2017).
Zulkifli mengatakan partainya mendukung program-program pemerintah.
"Kami akan dukung penuh bapak Presiden agar sukses memimpin pelaksanaan program-programnya. Tolong itu disiarkan," tambahnya.
Soal perombakan susunan kabinet, Zulkifli juga menekankan partainya menghargai kewenangan penuh Presiden.
"Reshuffle ada di bapak Presiden. Prerogratif Presiden," tutup Zulhas.
Menurut Zulkifli hubungan PAN dengan Presiden Jokowi dan partai pendukung pemerintah baik-baik saja. PAN, PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem, PPP, PKB, merupakan partai pendukung pemerintah.
"(Hubungan) baik, dengan presiden baik-baik. Dengan partai baik hubungan kita dengan pemerintah baik," ujarnya.
Tak tersinggung
Kemarin petang, satu persatu petinggi partai pendukung pemerintah masuk ke kantor Presiden. Mereka datang ke Istana untuk memenuhi panggilan Jokowi. Tak terlihat anggota PAN di antara tamu-tamu yang diundang.
Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto menyatakan tidak tersinggung dengan pertemuan elit politik pendukung pemerintahan di Istana Kepresidenan yang tidak melibatkan PAN.
"Ngapain tersinggung. Biasa saja," kata Yandri.
PAN, kata Yandri, tidak terpengaruh dengan berbagai isu yang muncul setelah pertemuan, di antaranya pertemuan tersebut merupakan isyarat dari Jokowi tentang posisi partai pendukung pemerintah di Kabinet Kerja.
"Kita mah santai saja biasa saja kita nikmati saja kan," tuturnya.
Berita Terkait
-
Muncul Desakan Reshuffle Kabinet Imbas Banjir Sumatra, Begini Respons Menteri LHK Hanif Faisol
-
5 Fakta di Balik Video Viral Anggota DPRD Langkat Pesta di Kapal Mewah Danau Toba
-
Presiden Prabowo Beri Peringatan Keras: Menteri 'Nakal' Tiga Kali, Akan Di-Reshuffle
-
PAN Dukung Pembangunan Kembali Ponpes Al Khoziny, tapi Desak Audit Menyeluruh Dulu
-
20 Oktober Jadi Ujian Prabowo, Akankah Lepas Bayang Jokowi dan Rombak Kabinet?
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK