Suara.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat evaluasi pelaksanan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Barat. Jokowi ingin mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan proyek pembangunan jalan tol Sumatera Barat yang menghubungkan hingga ke Riau.
"Selamat sore Pak Gubernur (Sumbar), saya ingin memperoleh penjelasann tentang perkembangan proyek strategis nasional yang berkaitan dengan jalan tol Bukittinggi, Padang Panjang, Lubuk Alung, Padang sepanjang 80 Km. Dan juga proyek tol Pekanbaru, Bangkinang, Payakumbuh, Bukittinggi yang panjangnya 185 Km," kata Jokowi dalam ratas di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/8/2017).
Dia menuturkan, untuk proyek jalan tol di Riau, yaitu Pekanbaru-Dumai sudah mulai berjalan. Maka dari itu dia meminta penjelasan dari Gubernur Sumbar Iwan Prayitno mengenai sejauh mana proyek jalan tol di Ranah Minang tersebut.
"Ini saya nanti mohon dijelaskan. Program strategis nasional ini sangat penting untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumbar dan sekitarnya, sehingga implementasinya harus betul-betul dikawal di lapangan," terang dia.
Dia berharap, jalan tol yang dibangun itu nantinya betul-betul dapat dioptimalkan untuk kemajuan daerah dan menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, bahwa proyek strategis nasional harus punya dampak yang dirasakan manfaatnya dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Provinsi Sumbar dalam catatan saya triwulan pertama 2017 tumbuh 4,91 persen, cukup baik," tutur dia.
Sementara itu, proyek strategis nasional juga harus bisa pengentasan kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta menekan ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Jokowi meminta untuk dilihat lagi program prioritas, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, sejauh mana implementasi program-program tersebut. Apakah bisa menyentuh 6,87 persen penduduk pra-sejahtera, penduduk miskin di Sumatera Barat.
"Dan juga bisa menurunkan pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 5,8 persen," tandas dia.
Baca Juga: MUI: Dana Haji Untuk Biayai Infrastruktur Harus Penuhi 4 Syarat
Berita Terkait
-
Golkar Positif-positif Saja Tanggapi Hary Tanoe Mau Dukung Jokowi
-
HT Bakal Dukung Jokowi, PDIP: Jangan Sampai Ada Kecurigaan
-
Iriana Jokowi dan Mufidah Dipanggil Bunda oleh Anak-anak Kohod
-
Ketika Jokowi Dengar Cerita Pejuang Lingkungan Kalpataru
-
Jokowi: Tiru Swedia dan Finlandia dalam Pengelolaan Hutan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?
-
PBNU Tetapkan Jadwal Muktamar ke-35 Agustus 2026, NTB hingga Jatim 'Berebut' Jadi Tuan Rumah
-
Pengamat UMY Sebut Prabowo Rugi Besar Jika 'Pelihara' Homeless Media: Itu Membodohi Publik