Suara.com - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya meminta dosen dan pegawainya yang menjadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengisi surat pernyataan khusus.
Surat tersebut, seperti diberitakan Antara, Rabu (2/8/2017), berisi tentang kesediaan keluar dari keanggotaan dan tak lagi terlibat dalam organisasi tersebut.
"Jika tidak mau mengisi surat pernyataan itu, maka otomatis yang bersangkutan harus keluar dari Unair," kata Rektor Unair Prof M Nasih, seusai pengukuhan mahasiswa baru di Surabaya, Rabu.
Nasih mengatakan, surat pernyataan itu semacam pakta integritas. Selain dosen dan pegawai yang ditengarai menjadi anggota HTI, dirinya juga meminta semua dosen dan pegawai untuk mengisi surat pernyataan tersebut.
"Surat pernyataan ini untuk semua dosen dan pegawai. Kami sudah siapkan, sudah diinstruksikan. Kami sudah memanggil dan menayakan kepada yang bersangkutan, siapa saja dosen yang ikut. Ada beberapa yang teridentifikasi, tapi hanya ikut mengaji, setelah sibuk dengan kegiatan lain mereka disuruh keluar karena kesibukan itu," tuturnya.
Dia menegaskan, baru satu dosen yang kedapatan menjadi anggota bahkan pengurus HTI. Sementara untuk keterlibatan dosen lain, dirinya mengakui masih belum mendapat bukti apa pun.
"Sepanjang ada buktinya, pasti kami tegur. Tapi ini belum ada bukti, jadi bagaimana bisa menindak," ujarnya.
Selain dosen dan pegawai, mahasiswa yang ikut organisasi radikal juga akan dikeluarkan dari Unair. Hal tersebut untuk mengingatkan janji mahasiswa.
Baca Juga: Jawab Tuduhan Novel Baswedan, Polda Metro: Polisi Biasa Difitnah
"Mereka sudah janji untuk setia pada Pancasila. Kami terlebih dulu akan memanggil, meminta klarifikasi apakah benar atau tidak ikut organisasi seperti itu. Harus ada bukti nyata kalau memang mereka punya niatan untuk itu," jelasnya,.
Bukan hanya fundamentalis agama seperti HTI, ideologi lain seperti halnya komunis, sosialis ataupun kapitalis akan mendapat perlakuan yang sama.
Menurut Nasih, ideologi mereka sama yakni anti Pancasila, yang membedakan hanya perjuangan yang berbeda.
"Semua yang ingin mengubah ideologi negara ya pasti kami beri sanksi sesuai dengan pernyataan mereka," ucap Nasih.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu