Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Fahri mempertanyakan target KPK yang sampai-sampai menggelar OTT di Pamekasan, Rabu (2/8) pekan lalu. Padahal, kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dana desa yang terjadi di daerah itu hanya mencapai Rp100 juta.
Ia mengatakan, KPK memang bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga tersebut didirikan khusus untuk memberantas patgulipat yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran.
"Kalau diistilahkan, mereka masuk hutan diberi meriam untuk menembak gajah. Tapi, setiap hari, yang dibawa pulang burung perkutut, ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya bos,” tutur Fahri di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Ia mengatakan, potensi kerugian negara dalam proyek di Pamekasan itu tak sebanding dengan biaya OTT yang dilakukan KPK.
Sebab, kata dia, KPK pasti terlebih dulu melakukan pemantauan dan penyadapan sebelum OTT. Ia meminta setiap pihak berhitung soal biaya perjalanan petugas KPK dari Jakarta ke Pamekasan.
”Tekor negara. Mereka bilang kerugian negara Rp100 juta, penyidik sudah bolak-balik, tekor begini. Lembaganya saya bubarin, negara kan tidak boleh tekor terus,” tukasnya.
Fahri juga menyangsikan, OTT di Pamekasan tersebut juga menjadi salah satu itikad KPK untuk mengawasi pengelolaan dana desa di 37.000 desa Indonesia.
Baca Juga: Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP Ceko
”Apa KPK mau menyawasi penyaluran dana di 37.000 desa? Seharusnya KPK kan membangun sistem kerjasama dengan polisi dan kejaksaan, semacam supervisi,” tandasnya.
Berita Terkait
- 
            
              KPK Sangkal Punya Rumah Sekap, Misbakhun: Pansus akan Mengeceknya
 - 
            
              PP Pemuda Muhammadiyah: Optimisme Novel Semakin Luntur
 - 
            
              Masinton Sindir dan Salahkan Novel Baswedan Tak Mau Di-BAP
 - 
            
              Sering Diwawancara Media, Tekanan Mata Novel Baswedan Naik Lagi
 - 
            
              Jaksa Agung Diminta Mundur karena Tak Becus Berantas Korupsi
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 - 
            
              Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
 - 
            
              Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
 
Terkini
- 
            
              Bareskrim Polri Bongkar Tambang Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi Bernilai Rp 48 Miliar
 - 
            
              Sidang MKD: Ahli Hukum Warning Pelaku Hoaks, Video Uya Kuya Jadi Bukti
 - 
            
              Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
 - 
            
              KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
 - 
            
              Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
 - 
            
              Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
 - 
            
              AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
 - 
            
              Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
 - 
            
              PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
 - 
            
              Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!