Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Fahri mempertanyakan target KPK yang sampai-sampai menggelar OTT di Pamekasan, Rabu (2/8) pekan lalu. Padahal, kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dana desa yang terjadi di daerah itu hanya mencapai Rp100 juta.
Ia mengatakan, KPK memang bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga tersebut didirikan khusus untuk memberantas patgulipat yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran.
"Kalau diistilahkan, mereka masuk hutan diberi meriam untuk menembak gajah. Tapi, setiap hari, yang dibawa pulang burung perkutut, ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya bos,” tutur Fahri di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Ia mengatakan, potensi kerugian negara dalam proyek di Pamekasan itu tak sebanding dengan biaya OTT yang dilakukan KPK.
Sebab, kata dia, KPK pasti terlebih dulu melakukan pemantauan dan penyadapan sebelum OTT. Ia meminta setiap pihak berhitung soal biaya perjalanan petugas KPK dari Jakarta ke Pamekasan.
”Tekor negara. Mereka bilang kerugian negara Rp100 juta, penyidik sudah bolak-balik, tekor begini. Lembaganya saya bubarin, negara kan tidak boleh tekor terus,” tukasnya.
Fahri juga menyangsikan, OTT di Pamekasan tersebut juga menjadi salah satu itikad KPK untuk mengawasi pengelolaan dana desa di 37.000 desa Indonesia.
Baca Juga: Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP Ceko
”Apa KPK mau menyawasi penyaluran dana di 37.000 desa? Seharusnya KPK kan membangun sistem kerjasama dengan polisi dan kejaksaan, semacam supervisi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
KPK Sangkal Punya Rumah Sekap, Misbakhun: Pansus akan Mengeceknya
-
PP Pemuda Muhammadiyah: Optimisme Novel Semakin Luntur
-
Masinton Sindir dan Salahkan Novel Baswedan Tak Mau Di-BAP
-
Sering Diwawancara Media, Tekanan Mata Novel Baswedan Naik Lagi
-
Jaksa Agung Diminta Mundur karena Tak Becus Berantas Korupsi
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun
-
Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM