Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Fahri mempertanyakan target KPK yang sampai-sampai menggelar OTT di Pamekasan, Rabu (2/8) pekan lalu. Padahal, kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dana desa yang terjadi di daerah itu hanya mencapai Rp100 juta.
Ia mengatakan, KPK memang bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga tersebut didirikan khusus untuk memberantas patgulipat yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran.
"Kalau diistilahkan, mereka masuk hutan diberi meriam untuk menembak gajah. Tapi, setiap hari, yang dibawa pulang burung perkutut, ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya bos,” tutur Fahri di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Ia mengatakan, potensi kerugian negara dalam proyek di Pamekasan itu tak sebanding dengan biaya OTT yang dilakukan KPK.
Sebab, kata dia, KPK pasti terlebih dulu melakukan pemantauan dan penyadapan sebelum OTT. Ia meminta setiap pihak berhitung soal biaya perjalanan petugas KPK dari Jakarta ke Pamekasan.
”Tekor negara. Mereka bilang kerugian negara Rp100 juta, penyidik sudah bolak-balik, tekor begini. Lembaganya saya bubarin, negara kan tidak boleh tekor terus,” tukasnya.
Fahri juga menyangsikan, OTT di Pamekasan tersebut juga menjadi salah satu itikad KPK untuk mengawasi pengelolaan dana desa di 37.000 desa Indonesia.
Baca Juga: Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP Ceko
”Apa KPK mau menyawasi penyaluran dana di 37.000 desa? Seharusnya KPK kan membangun sistem kerjasama dengan polisi dan kejaksaan, semacam supervisi,” tandasnya.
Berita Terkait
-
KPK Sangkal Punya Rumah Sekap, Misbakhun: Pansus akan Mengeceknya
-
PP Pemuda Muhammadiyah: Optimisme Novel Semakin Luntur
-
Masinton Sindir dan Salahkan Novel Baswedan Tak Mau Di-BAP
-
Sering Diwawancara Media, Tekanan Mata Novel Baswedan Naik Lagi
-
Jaksa Agung Diminta Mundur karena Tak Becus Berantas Korupsi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra