Suara.com - Diresmikannya Hari Santri pada 22 Oktober menjadi bentuk apresiasi negara terhadap peran santri. Pasalnya, santri memiliki kontnbusi besar dalam merebut kemerdekaan serta mengisi kemandirian bangsa.
Namun, apresiasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi terbilang kurang pas. Pasalnya, Kebijakan Full Day School (FDS) yang digagasnya sejak tahun lalu tersebut mendapatkan penolakan dari kalangan pendidik dan pesantren.
"FDS bertentangan dengan semangat negara yang mengakui hari santri," kata Ketua Panitia Hari Santri Tahun 2017 Gus Aik, saat grand launching Haii Santri 2017 di gedung PBNU, Kamis (10/8/ 2017).
Adanya penolakan FDS di daerah membuktikan bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan.
"Para kiyai dan santri bergerak atas inisiatif sendiri karena suara mereka tidak didengar, bahkan RMI PBNU pun tidak pernah dilibatkan Mendikbud membahas kebijakan tersebut," ungkap Gus Aik.
Dia juga mengatakan, kelompok yang menyebut gerakan #JihadTolakFDS adalah politisasi. Karena itu, tidak bisa dibenarkan.
"Kepentingan para santri menolak FDS itu memperkuat karakter pesantren yang terbukti dalam sejarah memiliki semangat kebangsaan. Daripada FDS yang ditolak banyak orang, lebih baik Mendikbud bersama Kemenag mengampanyekan gerakan nasional AyoMondok yang digunakan oleh banyak kalangan karena nilai posistlfnya," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyampaikan hal yang sana terkait Peraturan menteri soal FDS. Dia meminta pemerintah agar mencabutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029