Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama bhiksu di Wihara Dharma Bhakti (Cin Te Yen) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengunjungi Wihara Dharma Bhakti (Cin Te Yen) di Jalan Kemenangan, nomor 3, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017). Cak Imin bertemu para bhiksu untuk membicarakan krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Kejagung Tampik Soal Wakil Wali Kota Bandung Terjaring OTT: Hanya Pemeriksaan!
-
Viral 'Bang Jago' Minta Jatah Rp 5 Ribu di Pasar Tangsel, Polisi Turun Tangan
-
Hari Ini, Prabowo Bertolak ke Korea Selatan untuk KTT APEC 2025
-
Istana Terima Aspirasi Guru Madrasah yang Ingin Diangkat jadi ASN, Keputusan Tunggu Respons Presiden
-
PLN Dukung KESDM Salurkan BPBL Bagi Ratusan Keluarga Prasejahtera di Minahasa
-
BRIN Temukan Mikroplastik di Air Hujan Jakarta, Begini Imbauan Kemenkes
-
Harvey Moeis Ternyata Sudah Dieksekusi Sejak Juli Pasca Putusan Kasasi
-
Viral Vtuber Sena, DPD RI Ingatkan Komitmen Perlindungan Anak dan Perempuan
-
Akui Blunder Soal Pernyataan Eksekusi Harvey Moeis yang Molor, Ini Penjelasan Kejagung
-
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?