Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama bhiksu di Wihara Dharma Bhakti (Cin Te Yen) [suara.com/Erick Tanjung]
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengunjungi Wihara Dharma Bhakti (Cin Te Yen) di Jalan Kemenangan, nomor 3, Glodok, Jakarta Barat, Minggu (3/9/2017). Cak Imin bertemu para bhiksu untuk membicarakan krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
Cak Imin mengatakan kekerasan yang menimpa masyarakat Rohingya merupakan tragedi kemanusiaan. Krisis kemanusiaan tersebut bukanlah persoalan agama.
"Ini tragedi kemanusiaan, tak ada hubungannya dengan agama. Makanya jangan sampai keliru, ini nggak ada hubungan dengan latar belakang agama yang mana masyarakat Rohingya muslim dan mayoritas penduduk Myanmar Buddha," kata Cak Imin dalam konferensi pers bersama para bhiksu.
Cak Imin mengecam keras aksi kekerasan terhadap masyarakat Rohingya. Dia mendesak pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan.
"Kita mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan terhadap masyarakat Rohingya yang sudah berlangsung satu tahun, dan memuncak dalam waktu tiga hari belakangan ini. Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan dan pembunuhan itu," kata dia.
Amnesty Internasional
Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Di Balik Jeruji Besi: Nasib Tragis Ratusan Pengungsi Rohingya di Penjara Bangladesh
-
Ini Alasan Warga Aceh Tidak Ingin Menerima Pengungsi Rohingya
-
Puluhan Pengungsi Etnis Rohingya Dipindahkan dari Gedung PMI ke Kantor Bupati Aceh Barat, Mengapa?
-
Masa Depan Pengungsi Rohingya di Tanah Rencong, Sempat Ditolak Dua Kali Warga
-
Asal-usul Pengungsi Rohingya: Alami Persekusi di Myanmar dan Ditolak di Aceh
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung