Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada tingkat elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Kekhawatiran itu juga dirasakan kader-kader di berbagai daerah yang pernah Akbar kunjungi.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka
-
Si Jago Merah Mengamuk di Kemanggisan, Warung Gado-Gado Ludes Terbakar
-
ODGJ Iseng Main Korek Gas, Panti Sosial di Cengkareng Terbakar
-
Diplomasi Tanpa Sekat 2025: Bagaimana Dasco Jadi 'Jembatan' Megawati hingga Abu Bakar Baasyir
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari