Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada tingkat elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Kekhawatiran itu juga dirasakan kader-kader di berbagai daerah yang pernah Akbar kunjungi.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani
-
Aktivis 98 Kritik Kondisi Ekonomi hingga Ruang Demokrasi, Sebut Reformasi Belum Tuntas
-
Imigrasi Bakal Perluas Autogate hingga Perbatasan RI
-
Posisi Fleksibel PDIP Bikin Parpol Koalisi Pemerintah Gelisah
-
AMMSI Dukung BGN Sesuaian Operasional SPPG: Tak Ada Ruang Bagi Dapur Bermasalah
-
Konvoi Berubah Maut, Tiga Remaja Diciduk dalam Kasus Pengeroyokan di Depan Terminal Grogol
-
KPK Dalami Asal-Usul Aset Silmy Karim yang Disita dalam Kasus Izin Tinggal WNA
-
GKR Hemas Ajak Generasi Muda Bangun Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya
-
GERD Kambuh, Dokter Tifa Pakai Kursi Roda usai Pemeriksaan di RS Polri
-
Maraton Geledah Tiga Lokasi di Bali, KPK Amankan Barang Bukti Kasus Pemerasan WNA