Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada tingkat elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Kekhawatiran itu juga dirasakan kader-kader di berbagai daerah yang pernah Akbar kunjungi.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Profil Direktur PO ALS yang Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Bus Tewaskan 19 Orang
-
Pertamina Marine Solutions Resmi Jalin Kerjasama dengan Perusahaan China, Ini Rinciannya
-
Tak Cukup Alim, Cak Imin Minta Santri Melek Literasi Keuangan Agar Tak Terjebak Judol dan Pinjol
-
Berdayakan Puluhan Kelompok Usaha, Klaster Unggulan BRI Sukses Dongkrak Potensi Peternak
-
Mahkamah Konstitusi 'Main Aman' Beri Legitimasi Program MBG yang Bermasalah
-
Sering Olahraga Bikin Rambut Lepek dan Ketombe? Ini Tips Menjaga Kulit Kepala Sehat
-
Gus Ipul Ingatkan Seluruh Jajaran: Program Sekolah Rakyat Butuh Kolaborasi dan Integritas
-
Kenali Modus Customer Service Palsu yang Mengincar OTP dan PIN
-
Dua Siswa Sekolah Rakyat Jadi Delegasi Indonesia di 9th ASEAN Children's Forum
-
Promo Tiket Kereta Api di BRImo Langsung Dapat Cashback 15 Persen, Cek Syaratnya!