Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
        Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada tingkat elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Kekhawatiran itu juga dirasakan kader-kader di berbagai daerah yang pernah Akbar kunjungi.
 
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
 
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
 
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
 
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
 
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
 
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
 
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
 
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
 
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
 
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
        
                 
                           
      
        
        "Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
Tag
Komentar
        Berita Terkait
- 
            
              Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
 - 
            
              Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
 - 
            
              Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
 - 
            
              Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
 - 
            
              Biodata dan Agama Kerenina Sunny, Adik Steve Emmanuel Jadi Menantu Setya Novanto
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI