Akbar Tandjung [suara.com/Dian Rosmala]
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung mengkhawatirkan status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP berdampak pada tingkat elektabilitas partai berlambang pohon beringin. Kekhawatiran itu juga dirasakan kader-kader di berbagai daerah yang pernah Akbar kunjungi.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
"Saya yakin masyarakat menjadikan itu sebagai suatu parameter akan memberikan dukungan atau tidak kepada organisasi yang terkait atau tokoh organisasi yang terkait dengan satu peristiwa seperti ini," kata Akbar di DPR, Jakarta, Jumat (15/9/2017).
Akbar mengatakan tren elektabilitas Partai Golkar menurun sejak lama sekitar tahun 2009. Akbar khawatir setelah pimpinan partai terjerat kasus hukum elektabilitas Golkar semakin merosot.
"Untuk diketahui Pemilu 2004 kami menang 128 kursi. Kemudian tahun 2009 turun menjadi 106 kursi. Tahun 2014 menjadi 91 Kursi. Ini menjadi fakta, menjadi kenyataannya partai Golkar selalu alami penurunan," ujar Akbar.
Hasil survei periode Mei 2017 menunjukkan elektabilitas Golkar hanya 7,1 persen, jauh di bawah pencapaian di pemilu 2014 yang mencapai 14 persen. Artinya, kata Akbar, tingkat keterpilihan saat ini sudah menurun hingga 50 persen.
"Maka dari itu usulan kita memblok, kita harus melakukan suatu langkah-langkah sehingga bisa dibangun, bisa naik kembali. Tapi kalau trennya ternyata turun terus, jujur saja saya sangat takut," tutur Akbar.
Hal yang paling ditakutkan yaitu apabila elektabilitas menurun sampai pada level di bawah batas minimum parliamentary threshold, yakni di bawah empat persen.
"Kalau di bawah empat persen itu artinya Golkar tidak punya wakil di DPR. Itu artinya sama saja Golkar itu tidak ada. Kalau begitu ya gimana? ujar Akbar.
Akbar berharap krisis elektabilitas dapat dihindari.
"Tapi harapan saya tidaklah. Karena itu saya selalu mengatakan saya akan terus ikut memberi dukungan terhadap kebijakan partai. Sejauh itu yang terbaik buat partai, pasti saya akan dukung penuh," kata Akbar.
"Bila perlu saya akan turun ke bawah kalau turunnya saya dianggap yang terbaik," Akbar menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!