Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta isu komunisme jangan dijadikan alat politik.
"Bahwa soal komunisme ini memang menjadi kekhawatiran kita semua, tapi jangan juga isu komunis ini dipakai dan dijadikan sebagai alat politisasi gitu untuk kepentingan politik," kata Ace di DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Ace terkait dengan pembubaran seminar bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 dan acara seni bertema Asik Asik Aksi: Darurat Demokrasi yang diselenggarakan YLBHI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (16/9/2017) dan Minggu (17/9/2017).
Ace mempertanyakan upaya mengait-ngaitkan isu komunisme dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ace menegaskan rezim pemerintahan sekarang tidak ada kaitan dengan PKI.
"Apalagi misalnya mengaitkan dengan rezim yang sekarang. Apa relevansinya rezim yang sekarang dengan komunisme?" kata dia.
Ace mengingatkan ajaran komunisme sudah dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI.
"Komunisme sudah dilarang baik organisasi dan pahamnya sebagaimana ketetapan MPR yang masih belum dicabut. Nah kalau ada pihak pihak yang selama ini tegas bicara soal komunisme ya tinggal dilaporkan saja kepada kepolisian gitu," kata dia.
Dia berharap kepada kalangan manapun agar menyerahkan penanganan kepada aparat keamanan apabila tak menghendaki penyelenggaraan acara yang mengangkat isu 1965. Ace minta jangan ada aksi main hakim sendiri.
"Nggak pada tempatnya kita main hakim sendiri. Apalagi kita menimbulkan bentrokan yang tidak perlu," ujar dia.
Anggota Komisi II DPR yakin masyarakat bisa lebih obyektif dalam menanggapi isu komunisme.
Berita Terkait
-
Geruduk YLBHI, Jagara Desak Jangan Hanya Bela yang Viral, Rakyat Kecil Juga Butuh
-
Menolak Takut! 30 Hari Tragedi Air Keras Andrie Yunus, Aktivis Tandai Lokasi Penyiraman Pakai Mural
-
Dugaan Kuasa Hukum Soal Kasus Andrie Yunus: Operasi Intelijen Libatkan 16 Orang
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
Komnas HAM Nilai Kasus Andri Yunus Penuhi Unsur Pelanggaran HAM, Tapi Tunggu Keputusan Internal
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!