Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta isu komunisme jangan dijadikan alat politik.
"Bahwa soal komunisme ini memang menjadi kekhawatiran kita semua, tapi jangan juga isu komunis ini dipakai dan dijadikan sebagai alat politisasi gitu untuk kepentingan politik," kata Ace di DPR, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Pernyataan Ace terkait dengan pembubaran seminar bertema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 dan acara seni bertema Asik Asik Aksi: Darurat Demokrasi yang diselenggarakan YLBHI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (16/9/2017) dan Minggu (17/9/2017).
Ace mempertanyakan upaya mengait-ngaitkan isu komunisme dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ace menegaskan rezim pemerintahan sekarang tidak ada kaitan dengan PKI.
"Apalagi misalnya mengaitkan dengan rezim yang sekarang. Apa relevansinya rezim yang sekarang dengan komunisme?" kata dia.
Ace mengingatkan ajaran komunisme sudah dilarang di Indonesia. Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur tentang larangan komunisme dan pembubaran PKI.
"Komunisme sudah dilarang baik organisasi dan pahamnya sebagaimana ketetapan MPR yang masih belum dicabut. Nah kalau ada pihak pihak yang selama ini tegas bicara soal komunisme ya tinggal dilaporkan saja kepada kepolisian gitu," kata dia.
Dia berharap kepada kalangan manapun agar menyerahkan penanganan kepada aparat keamanan apabila tak menghendaki penyelenggaraan acara yang mengangkat isu 1965. Ace minta jangan ada aksi main hakim sendiri.
"Nggak pada tempatnya kita main hakim sendiri. Apalagi kita menimbulkan bentrokan yang tidak perlu," ujar dia.
Anggota Komisi II DPR yakin masyarakat bisa lebih obyektif dalam menanggapi isu komunisme.
Berita Terkait
-
Dulu Cap PKI Sekarang 'Antek Asing', Pola Lama Bungkam Kritik dengan Wajah Baru
-
Begal Urusan Polisi Bukan TNI! Koalisi Sipil Kritik Keras Watak 'Over-Reactive' Negara
-
Kisah Kelam Tragedi 1965 di Mata Seorang Mantan Kader PKI: Review Novel 'Kubah' Ahmad Tohari
-
Reformasi Polri Mandek, Koalisi Sipil Desak Prabowo Segera Bertindak
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Siapa Lodewyk Pusung? Eks Petinggi BGN yang Diperiksa Kejagung, Ini Profilnya
-
Tak Ada Tuntutan Pecat Bagi 4 Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Cuma Dituntut Ringan, Ternyata Ini Alasan di Balik Nasib 4 TNI Penyerang Andrie Yunus
-
Profil Sony Sonjaya, Eks Wakil Kepala BGN yang Dicopot Prabowo
-
'Pulau Sampah' Kembali Muncul di Muara Angke, Greenpeace Desak Jakarta Benahi Sistem dari Sumber
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Mengapa Asap Kebakaran Permukiman Bisa Berbahaya bagi Kesehatan Meski Api Sudah Padam?
-
Sambut Piala Dunia 2026, Jangan Jadikan Ajang Judi di Aceh dan Tetap 'Santuy'
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap