Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gelar sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto di ruangan sidang utama Prof H Oemar Seno Adji, PN Jaksel, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017) hari ini. [Suara.com/Dian Rosmala]
Setelah memaparkan fakta hukum atas penetapan Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, pengacara Novanto, Agus Trianto, mengajukan tujuh poin kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satunya meminta majelis hakim mengabulkan permohonan praperadilan Novanto seluruhnya.
"Menyatakan batal atau batal demi hukum, tidak sah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto atau pemohon yang dikeluarkan termohon berdasarkan surat nomor 30/23/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan segala akibat hukumnya," kata Agus dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakata Selatan, Rabu (20/9/2017).
Agus juga meminta majelis hakim memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 56 /01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
Selain itu, ia juga berharap kepada hakim supaya memerintahkan KPK mencabut penetapan pencegahan terhadap Novanto bepergian ke luar negeri.
"Hakim memerintahkan termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto atau pemohon dari tahanan apabila ada ditahan, sejak putusan dalam perkara ini diucapkan," ujar Agus.
Selain itu, ia juga meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah semua surat penetapan yang dikeluarkan KPK terhadap Novanto.
"Hakim menghukum termohon untuk membayar biaya praperadilan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Agus.
"Menyatakan batal atau batal demi hukum, tidak sah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto atau pemohon yang dikeluarkan termohon berdasarkan surat nomor 30/23/2017 tanggal 18 Juli 2017 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan segala akibat hukumnya," kata Agus dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan, Ragunan, Jakata Selatan, Rabu (20/9/2017).
Agus juga meminta majelis hakim memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap Novanto berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 56 /01/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.
Selain itu, ia juga berharap kepada hakim supaya memerintahkan KPK mencabut penetapan pencegahan terhadap Novanto bepergian ke luar negeri.
"Hakim memerintahkan termohon untuk mengeluarkan Setya Novanto atau pemohon dari tahanan apabila ada ditahan, sejak putusan dalam perkara ini diucapkan," ujar Agus.
Selain itu, ia juga meminta majelis hakim menyatakan batal atau tidak sah semua surat penetapan yang dikeluarkan KPK terhadap Novanto.
"Hakim menghukum termohon untuk membayar biaya praperadilan atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata Agus.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina
-
Potensi Korupsi Program MBG Ramai Dilaporkan ke KPK, Ini Alasan Belum Ada Penindakan
-
13 Jukir Liar Blok M Terjaring Razia, Begini Nasibnya Kini
-
Seskab Teddy Borong 5 Sapi Kurban dari Irfan Hakim
-
Prabowo Ikut Tarik Jaring Udang di Tambak Kebumen, Kagum Panen Capai 40 Ton per Hektare