Politisi PKS: Tak Cukup Bukti Panglima TNI Main Politik

Suara.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tak setuju Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo disebut-sebut sedang memainkan manuver politiknya. Sebab, tidak ada bukti yang cukup untuk mengklaim Gatot demikian.

"Tentara aktif belum ada masuk ke partai politik. Tidak cukup bukti kita mengatakan Panglima TNI sekarang ini bermain politik. Kalau manuver, ya memang TNI ini harus bermanuver untuk menjaga pertahanan negara," kata Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini, di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/9/2017).

Menurut Jazuli, satu-satunya cara bagi tentara mermain politik hanya lewat jalur kudeta. Namun hingga kini belum ada indikasi TNI akan melakukan kudeta.

"Kalau dia tidak melakukan apa-apa, jangan mudah kita menuduh dia berpolitik. Karena sampai saat ini saya belum melihat ada kiprah manuvernya TNI menjurus kepada politik," ujar Jazuli.

Perihal pernyataan Gatot tentang adanya institusi yang memesan 5.000 pucuk senjata, kata Jazuli hal itu tidak dapat dikatakan sebagai manuver politik TNI. Sebab, hal itu Gatot sampaikan di dalam forum silaturahmi antara Panglima TNI dengan para Purnawirawan TNI.

Justru yang perlu dipersoalkan yaitu media yang memberitakan informasi tersebut. Sebab, pihak Puspen TNI sudah mewanti-wanti supaya berita tersebut tidak dimuat.

"Justru yang perlu dipertanyakan itu medianya. Media itu kan juga harus menghormati kalau dibilang off the record. Etika jurnalisme kan harus dijaga juga dong," tutur Jazuli.

Menurut Jazuli, seandainya Gatot sengaja menyampaikan informasi tersebut untuk kepentingan politik, bisa saja dia sampaikan di forum tabligh akbar. Akan tetapi informasi itu disampaikan di forum tertutup yang isinya tidak ada masyarakat umum.

"Itu kan disampaikan di antara para purnawirawan. Jadi tidak cukup alat untuk mengatakan panglima ada manuver. Saya bukan dalam konteks membela panglima. Tapi ini disampaikan di komunitas khusus, bukan di tabligh akbar," kata Jazuli.

Baca Juga: Ngobrol dengan Kapolri, Panglima TNI Cuek dengan Kepala BIN