Suara.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan ketegangan yang terjadi di tengah masyarakat setiap menjelang pemilihan umum kepala daerah atau pemilihan presiden merupakan bagian dari dinamika. Situasi tersebut tak bisa dihindari karena ada perebutan dukungan antar peserta pemilu.
"Setiap menjelang pilkada, pilpres suhu (politik) naik itu sangat lumrah, karena para kontestan melakukan kampanye yang melibatkan rakyat. Karena kalau rakyat sudah bergerak, tentu sedikit memanas," kata Wiranto usai pertemuan dengan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Kendati demikian bukan berarti ketegangan boleh dibiarkan. Ketegangan yang berpotensi konflik harus dicegah.
Dia mengimbau semua kalangan untuk berperan aktif mengendalikan situasi menjelang pemilu.
"Kita cegah jangan sampai melebihi batas wajar yang menimbulkan friksi, kegaduhan,konflik horizontal. Itu yang harus dijaga bersama, tidak hanya menkopolhukam, tapi semua stakeholder yang mampu mengendalikan keadaan kami imbau semua, termasuk masyarakat," ujar dia.
Wiranto mengatakan perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, kata dia, yang paling penting perbedaan tersebut jangan sampai merusak proses pemilu, proses untuk memilih pemimpin.
"Memanas silakan, karena tidak bisa dihindari. Tapi panasnya jangan sampai terpecah belas sebagai bangsa, dan jangan sampai mengganggu keamanan nasional," kata dia.
Berita Terkait
-
Agar Masyarakat Lebih Peduli, Doli Golkar Kini Usul Pilpres-Pileg Juga Dipisah
-
MK Diskualifikasi Paslon pada Pilbup Mahakam Ulu karena Buat Kontrak Politik dengan Ketua RT
-
Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Serentak, Tjhai Chui Mie: Sangat Membanggakan Bagi Kami Semua
-
Kemendagri Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Terpilih Lagi Besok di Monas, Persiapan Rinci Gladi Bersih Pelantikan
-
Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024: Khofifah-Emil Puncaki Perolehan Suara Pilkada Serentak
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Ahmad Muzani: Indonesia Bisa Kapan Saja Keluar BoP, Tapi Butuh Hal Ini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah
-
Hak Korban Kekerasan Seksual Terabaikan, LBH APIK Kritik Penerapan RJ dan Pemotongan Anggaran
-
Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut
-
Menag Lapor Presiden Takbiran di Bali Tetap Jalan Saat Nyepi, Tanpa Sound System dan Dibatasi Jam