Khofifah Indar Parawansa. (suara.com/Dian Rosmala)
Partai Nasional Demokrat mempercayakan kepada Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa untuk menentukan bakal calon wakil gubernur untuk duet di panggung pilkada Jawa Timur.
"Yang pertama kami harapkan bahwa yang dipilih oleh Ibu Khofifah nanti wakil yang betul-betul secara chemistry bisa bekerjasama dengan Ibu Khofifah," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Jhonny G. Plate usai mendaftarkan Partai Nasdem menjadi calon peserta pemilu 2019 di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).
Jhonny berharap pasangan Khofifah memiliki mampu berkontribusi mendongkrak elektabilitas.
"Calon wakil gubernur yang punya visi dan misi yang sama dengan Ibu akhofifah. Wakil gubernur yang bisa saling melengkapi dengan Ibu Khofifah dan terutama wagub yang memberikan efek elektoral yang mendukung Ibu Khofifah untuk elektabilitasnya," kata Jhonny.
Saat ini, Nasdem tengah melobi Partai Hanura, Golkar, dan Demokrat untuk mengusung Khofifah. Jika keempat partai bergabung, jumlah kursi di DPRD Jatim mencapai 35 buah.
"Kita sudah sepakat, tinggal administrasi sebagaimana biasanya untuk memenuhi syarat ketentuan undang-undang," kata Johnny.
"Yang pertama kami harapkan bahwa yang dipilih oleh Ibu Khofifah nanti wakil yang betul-betul secara chemistry bisa bekerjasama dengan Ibu Khofifah," kata Sekretaris Jenderal Nasdem Jhonny G. Plate usai mendaftarkan Partai Nasdem menjadi calon peserta pemilu 2019 di gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2017).
Jhonny berharap pasangan Khofifah memiliki mampu berkontribusi mendongkrak elektabilitas.
"Calon wakil gubernur yang punya visi dan misi yang sama dengan Ibu akhofifah. Wakil gubernur yang bisa saling melengkapi dengan Ibu Khofifah dan terutama wagub yang memberikan efek elektoral yang mendukung Ibu Khofifah untuk elektabilitasnya," kata Jhonny.
Saat ini, Nasdem tengah melobi Partai Hanura, Golkar, dan Demokrat untuk mengusung Khofifah. Jika keempat partai bergabung, jumlah kursi di DPRD Jatim mencapai 35 buah.
"Kita sudah sepakat, tinggal administrasi sebagaimana biasanya untuk memenuhi syarat ketentuan undang-undang," kata Johnny.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Tepis Tudingan Kubu Risma-Gus Hans, KPU Jatim soal Kasus DPT Menangkan Khofifah-Emil di TPS: Kesalahan KPPS
-
Tuding Khofifah-Emil Menang karena Bansos, Kubu Risma-Gus Hans Ungkap Anomali Suara di Jatim Tembus 100 Persen
-
Tuding KPU hingga PPK Curang, Kubu Risma-Gus Hans Bongkar Manipulasi Suara Menangkan Palson Tertentu di Pilkada Jatim
-
MK Hari Ini Gelar Sidang Perdana Sengketa Pilkada Jatim Risma-Gus Han, Siapa Saja Hakimnya?
-
Ajukan Gugatan, PDIP Sebut Ada Kecurangan TSM di Pilkada Jatim: 3.900 TPS Suara Bu Risma 0
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini