Suara.com - Presiden Joko Widodo berpesan agar siapapun gubernur yang memimpin Jakarta, ibu kota harus memiliki transportasi massal, salah satunya mass rapid transportation (MRT) yang saat ini sedang dibangun.
"Siapapun gubernurnya transportasi massal harus dipunyai Ibukota Jakarta karena selain penduduknya sudah padat, sekitar 30-an juta (orang), yang kedua kita butuh alternatif angkutan massa," kata Presiden Joko Widodo di dekat pintu tol Kualanamu, kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Jumat (13/10/2017).
Angkutan massa tersebut bisa naik bus, taksi, MRT, LRT (light rapid transportation), agar masyarakat semakin memiliki pilihan angkutan umum massal.
Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan dua jalan tol di Sumatera Utara yaitu tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi untuk ruas Kualanamu-Sei Rampah sepanjang sekitar 42 kilometer dan tol Medan-Binjai untuk ruas Helvatia-Semayang-Binjai sepanjang 10,46 kilometer.
Dalam sambutannya, Presiden mengakui bahwa pembangunan MRT di Jakarta terlambat sekitar 20 tahun.
"Kalau pembebasan lahan sudah mulai 20-25 tahun yang lalu, maka harga tanah masih Rp5-10 juta. Sekarang harga tanah sudah Rp90-200 juta per meter persegi karena kita terlambat membangun," ungkap Presiden.
Kerugian lainnya karena keterlambatan pembangunan MRT adalah kemacetan di Jakarta.
"Kemacetan di Jakarta dan sekitarnya menyebabkan setahun hilang Rp28 triliun karena macet. Kalau uang itu dipakai untuk membangun, bisa berlipat-lipat (manfaatnya)," tambah Presiden.
Sehingga untuk setiap proyek infrakstruktur ia mendorong percepatan pengerjaan proyek teresbut.
"Ini pentingnya saya dorong di lapangan ada masalah apa, saya ikuti karena saya ingin semuanya bisa cepat diselesaikan. Tol Kuala Tanjung diharapkan segera selesai kemudian kawasan industri di Semangke, ada tol belum selesai. Untuk kawasan khusus pariwisata di Toba dan sekitarnya juga terus kita garap," tegas Presiden.
Hingga akhir September 2017, pembangunan konstruksi sipil fase I MRT Jakarta telah mencapai 80,15 persen. Konstruksi fisik jalur bawah tanah itu menyambungkan bundaran Patung Pemuda hingga Bundaran HI sebesar 90,22 persen dan konstruksi jalur layang dari Lebak Bulus hingga patung Pemuda sebesar 70,16 persen.
Untuk fase 1 membutuhkan rel sekitar 3.585 batang dengan panjang per batang 20-25 meter. Selanjutnya untuk fase 2 rute Bundaran HI-Kampung Bandan sepanjang 8,3 kilometer meliputi 8 stasiun yaitu Bundaran HI, Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.
Tag
Berita Terkait
-
Resmikan Dua Jalan Tol Baru di Sumut, Ini Harapan Presiden Jokowi
-
"Kalau Respondennya Pendukung Ahok, Bisa 100 Persen Memenangkan"
-
Ahok Paling Layak Dampingi Jokowi, Nasdem: Pilpres Masih Jauh
-
Produksi Kelapa Sawit Indonesia Rendah, Ini Perintah Jokowi
-
Partai yang Didirikan Tommy Soeharto Dukung Program Jokowi
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021