Suara.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo memastikan partainya mengusung Khofifah Indar Parawansa di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat 2018.
"Iya benar, partai sudah memutuskan untuk mengusung Bu Khofifah di Pilkada mendatang," ujarnya ketika ditemui di Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (31/10/2017).
Keputusan tersebut, kata dia, sudah melalui mekanisme di internal partai termasuk pembahasan di tingkat majelis tinggi dewan pimpinan pusat.
Dengan demikian maka kandidat yang mendaftar di internal partai otomatis gugur, yakni Saifullah Yusuf (Wagub Jatim), Nurhayati Ali Assegaf (Wakil Ketua DPP Demokrat, Angota DPR RI), Nurwiyatno (Inspektur Pemprov Jatim), dan Kombes Pol Syafi'in (perwira polisi).
Satu nama lainnya, yaitu La Nyalla Mataliti yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Jatim telah mengundurkan diri mengikuti mekanisme karena merasa kecewa dengan dibukanya kembali pendaftaran calon di Partai Demokrat, sekaligus menerima proses pendaftaran Khofifah.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh pengurus 38 DPC serta kader untuk bersama-sama memenangkan Khofifah Indar Parawansa di Pilkada yang diselenggarakan 27 Juni 2018 tersebut.
"Sebentar lagi akan dikumpulkan untuk koordinasi lanjutan. Sekali lagi, Pilkada memilih Gubernur itu keputusannya ada di tingkat DPP yang daerah tidak bisa ikut-ikut menentukan," ucap politikus yang juga Gubernur Jatim tersebut.
Pakde Karwo yang juga anggota majelis tinggi DPP Demokrat itu mengaku sempat bertemu dengan Khofifah Indar Parawansa dan dalam waktu dekat dilakukan koordinasi, termasuk dengan partai koalisi lainnya.
Dengan diputuskannya Khofifah sebagai bakal calon Gubernur Jatim dari Partai Demokrat maka terdapat tiga partai politik yang mengusung Menteri Sosial tersebut maju, yaitu dua lainnya adalah Partai Golkar dan Partai NasDem. (Antara)
Baca Juga: Hasil Survei, Elektabilitas Gus Ipul Teratas, Khofifah Nomor...
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO