Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik menilai anggaran Rp800 miliar program down payment (DP) rumah 0 rupiah Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno terlalu kecil.
"Kemarin udah masuk DP 0 rupiah, cuman menurut saya masih kecil. Kalau Rp800 miliar kan kecil. Itu terlalu kecil," ujar Taufik di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Anggaran itu sebelumnya dimasukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2018.
Menurut Taufik, anggaran Rp800 miliar sangat jauh jika dibandingkan dengan anggaran rumah susun pemerintah DKI pada tahun 2017.
"Yang dulu saja Rp2,5 triliun untuk rumah susun," kata Taufik.
Ia menjelaskan, untuk merealisasikan program tersebut dengan baik perlu tambahan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
"Saya kira supaya gigit, minimal Rp1-2 triliun lah," kata Taufik.
Lebih jauh, ia mengklaim sudah banyak pihak swasta yang tertarik dengan program DP 0 rupiah Pemerintah DKI.
"Kalau swasta dia sendiri bikin DP 0 rupiah. Dia menyambut keinginan Pemda DKI, jadi dia bantu juga bikin lah rumah yang DP 0 rupiah," katanya.
Baca Juga: Program Rumah Berlapis, Sandiaga Jelaskan Bedanya dengan Rusun
Tetapi, kata Taufik, program rumah DP 0 rupiah yang akan dikerjakan pihak swasta khusus untuk warga yang memiliki penghasilan Rp7 juta perbulan.
"Rata-rata kan kalau yang begitu rumah Rp300 juta. Supaya dia bisa mencicil, orang berpenghasilan Rp7 juta. 30 persen (gajinya) buat cicil dong," kata Taufik.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Mayoritas Wilayah RI Diprediksi Alami Kemarau Lebih Kering dan Panjang Tahun Ini
-
Iran Wajibkan Izin Khusus Kapal yang Melintasi Selat Hormuz
-
Ironi Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Saat Rakyat Meksiko Terhimpit Biaya Hidup
-
Apresiasi Daerah Berprestasi, Mendagri: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif
-
Penjelasan PAM Jaya soal Penertiban 15 Rumah Dinas di Benhil
-
Ada 182 Laporan Dugaan Kekerasan Daycare Little Aresha, Puluhan Orang Tua Siap Tempuh Jalur Hukum
-
Laporan Warga Gambir Bongkar Jaringan Sabu 3 Kota, Polisi Tangkap 3 Tersangka!
-
Ortu Korban Daycare Little Aresha akan Kirim Petisi ke UGM, Desak Sanksi Dosen yang Diduga Terlibat
-
Mahfud MD: Komisi Reformasi Fokus Benahi Sistem Karier Polri, Bukan Usul Nama Ganti Kapolri
-
Mensos Gus Ipul Berencana Temui KPK Besok, Laporkan Proses Pengadaan di Sekolah Rakyat