Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan izin dari Presiden Joko Widodo mutlak harus dimiliki KPK untuk memanggil dan memeriksa Setya Novanto -- ketua DPR dan ketua MPR.
"Memang izin Presiden itu absolut. Harus ada. Jadi bukan soal melibatkan Presiden atau tidak melibatkan Presiden. Tetapi karena itu memang perintah undang-undang," kata Margarito kepada Suara.com, Selasa (14/11/2017).
Novanto mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudurjo, Senin (13/11/2017). Novanto hanya mengirimkan surat kepada lembaga antirasuah yang isinya tidak bisa memenuhi panggilan karena KPK belum mendapatkan izin dari Presiden. Kemarin, Novanto justru pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti perayaan ulang tahun Partai Golkar.
Margarito menyebutkan dalam UU KPK, prosedur hukumnya yaitu Novanto mesti berstatus tersangka terlebih dahulu, baru hak imunitas yang diberikan oleh UU kepada dirinya tak berlaku.
"Itu berarti bahwa sepanjang dia belum berstatus tersangka, sepanjang itu izin Presiden menjadi absolut," ujar Margarito.
Undang-undang lain yang menjadi rujukan Margarito yaitu UU MD3 Pasal 245 Ayat 1 yang mengatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Oleh putusan Mahkamah Konstitusi kata MKD diubah menjadi Presiden. Jadi karena itu setimpal, harus ada izin Presiden," tutur Margarito.
Margarito mengakui bahwa Pasal 245 Ayat 1 yang dimaksud tidak berlaku bagi tindak pidana khusus. Hal itu dijelaskan dalam pasal yang sama Ayat 3 huruf C.
"Tindak pidana korupsi memang tindak pidana khusus. Tapi jangan lupa Ayat 3 huruf C itu bilang orang itu disangka melakukan tindak pidana khusus sebelum tersangka. Itu tidak bermakna lain kecuali dia tersangka terlebih dahulu. Kapan Setya Novanto tersangka? Kan baru tiga hari lalu," kata Margarito.
"Memang izin Presiden itu absolut. Harus ada. Jadi bukan soal melibatkan Presiden atau tidak melibatkan Presiden. Tetapi karena itu memang perintah undang-undang," kata Margarito kepada Suara.com, Selasa (14/11/2017).
Novanto mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudurjo, Senin (13/11/2017). Novanto hanya mengirimkan surat kepada lembaga antirasuah yang isinya tidak bisa memenuhi panggilan karena KPK belum mendapatkan izin dari Presiden. Kemarin, Novanto justru pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti perayaan ulang tahun Partai Golkar.
Margarito menyebutkan dalam UU KPK, prosedur hukumnya yaitu Novanto mesti berstatus tersangka terlebih dahulu, baru hak imunitas yang diberikan oleh UU kepada dirinya tak berlaku.
"Itu berarti bahwa sepanjang dia belum berstatus tersangka, sepanjang itu izin Presiden menjadi absolut," ujar Margarito.
Undang-undang lain yang menjadi rujukan Margarito yaitu UU MD3 Pasal 245 Ayat 1 yang mengatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Oleh putusan Mahkamah Konstitusi kata MKD diubah menjadi Presiden. Jadi karena itu setimpal, harus ada izin Presiden," tutur Margarito.
Margarito mengakui bahwa Pasal 245 Ayat 1 yang dimaksud tidak berlaku bagi tindak pidana khusus. Hal itu dijelaskan dalam pasal yang sama Ayat 3 huruf C.
"Tindak pidana korupsi memang tindak pidana khusus. Tapi jangan lupa Ayat 3 huruf C itu bilang orang itu disangka melakukan tindak pidana khusus sebelum tersangka. Itu tidak bermakna lain kecuali dia tersangka terlebih dahulu. Kapan Setya Novanto tersangka? Kan baru tiga hari lalu," kata Margarito.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
5 Rekomendasi Day Cream Lokal dengan SPF untuk Melindungi Kulit Wajah
-
BRI Peduli Tanggap Bencana Gerak Cepat Bantu Warga Terdampak Gempa Bumi Flores
-
Pemprov NTT Tetapkan Status Tanggap Darurat Gempa Selama 14 Hari
-
Ambulans Udara hingga Dokter Terbang: Salah Kaprah Pemerintah Sikapi Masalah
-
6 Cara Mengatasi Peserta Upacara Pingsan atau Pusing akibat Panas Matahari
-
3 Contoh Teks Sambutan Ketua RT untuk Malam Tirakatan 17 Agustus 2026, Singkat dan Berkesan!
-
UMKM Perempuan Aceh untuk Naik Kelas Berkat Sinergi PNM dan OJK
-
Bareskrim ke Nagoya Food Court Batam, Gerebek Diduga Sarang Perjudian
-
Kidung Para Pencari: Menemukan Makna di Tengah Riuh Kehidupan
-
Ketika Kereta Api Melintas di Pulau Sulawesi, Jauh Sebelum Indonesia Merdeka