Ketua DPR Setya Novanto bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11).
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan izin dari Presiden Joko Widodo mutlak harus dimiliki KPK untuk memanggil dan memeriksa Setya Novanto -- ketua DPR dan ketua MPR.
"Memang izin Presiden itu absolut. Harus ada. Jadi bukan soal melibatkan Presiden atau tidak melibatkan Presiden. Tetapi karena itu memang perintah undang-undang," kata Margarito kepada Suara.com, Selasa (14/11/2017).
Novanto mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudurjo, Senin (13/11/2017). Novanto hanya mengirimkan surat kepada lembaga antirasuah yang isinya tidak bisa memenuhi panggilan karena KPK belum mendapatkan izin dari Presiden. Kemarin, Novanto justru pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti perayaan ulang tahun Partai Golkar.
Margarito menyebutkan dalam UU KPK, prosedur hukumnya yaitu Novanto mesti berstatus tersangka terlebih dahulu, baru hak imunitas yang diberikan oleh UU kepada dirinya tak berlaku.
"Itu berarti bahwa sepanjang dia belum berstatus tersangka, sepanjang itu izin Presiden menjadi absolut," ujar Margarito.
Undang-undang lain yang menjadi rujukan Margarito yaitu UU MD3 Pasal 245 Ayat 1 yang mengatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Oleh putusan Mahkamah Konstitusi kata MKD diubah menjadi Presiden. Jadi karena itu setimpal, harus ada izin Presiden," tutur Margarito.
Margarito mengakui bahwa Pasal 245 Ayat 1 yang dimaksud tidak berlaku bagi tindak pidana khusus. Hal itu dijelaskan dalam pasal yang sama Ayat 3 huruf C.
"Tindak pidana korupsi memang tindak pidana khusus. Tapi jangan lupa Ayat 3 huruf C itu bilang orang itu disangka melakukan tindak pidana khusus sebelum tersangka. Itu tidak bermakna lain kecuali dia tersangka terlebih dahulu. Kapan Setya Novanto tersangka? Kan baru tiga hari lalu," kata Margarito.
"Memang izin Presiden itu absolut. Harus ada. Jadi bukan soal melibatkan Presiden atau tidak melibatkan Presiden. Tetapi karena itu memang perintah undang-undang," kata Margarito kepada Suara.com, Selasa (14/11/2017).
Novanto mangkir dari panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi perkara dugaan korupsi untuk tersangka Direktur Utama PT. Quadra Solution Anang Sugiana Sudurjo, Senin (13/11/2017). Novanto hanya mengirimkan surat kepada lembaga antirasuah yang isinya tidak bisa memenuhi panggilan karena KPK belum mendapatkan izin dari Presiden. Kemarin, Novanto justru pergi ke Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti perayaan ulang tahun Partai Golkar.
Margarito menyebutkan dalam UU KPK, prosedur hukumnya yaitu Novanto mesti berstatus tersangka terlebih dahulu, baru hak imunitas yang diberikan oleh UU kepada dirinya tak berlaku.
"Itu berarti bahwa sepanjang dia belum berstatus tersangka, sepanjang itu izin Presiden menjadi absolut," ujar Margarito.
Undang-undang lain yang menjadi rujukan Margarito yaitu UU MD3 Pasal 245 Ayat 1 yang mengatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
"Oleh putusan Mahkamah Konstitusi kata MKD diubah menjadi Presiden. Jadi karena itu setimpal, harus ada izin Presiden," tutur Margarito.
Margarito mengakui bahwa Pasal 245 Ayat 1 yang dimaksud tidak berlaku bagi tindak pidana khusus. Hal itu dijelaskan dalam pasal yang sama Ayat 3 huruf C.
"Tindak pidana korupsi memang tindak pidana khusus. Tapi jangan lupa Ayat 3 huruf C itu bilang orang itu disangka melakukan tindak pidana khusus sebelum tersangka. Itu tidak bermakna lain kecuali dia tersangka terlebih dahulu. Kapan Setya Novanto tersangka? Kan baru tiga hari lalu," kata Margarito.
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
- 5 HP Xiaomi RAM Besar Termurah, Baterai Awet untuk Multitasking Harian
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
Terkini
-
Resmikan Museum-Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk, Prabowo: Saya Tadi Melihat Kamarnya
-
WHO Pastikan Risiko Hantavirus Rendah, Tapi Ancaman Belum Berakhir
-
Cara Keji Tentara Zionis Israel Bunuh 7 Warga Gaza, Perempuan dan Anak Jadi Korban
-
Apa Hasil Lawatan Trump ke China? Isu Taiwan Menggantung, Beijing Tetap Dukung Iran
-
Mengenal 'Ambo', Sapi Raksasa 1,15 Ton Asal Tangerang yang Dipilih Prabowo untuk Idul Adha 2026
-
Skenario AS Jika Trump Diracun di China, Isi Surat Wasiat untuk JD Vance Terungkap
-
Niat Lerai Cekcok Berujung Maut, Dico Tewas Dikeroyok dan Dilempar dari Lantai 2 Weston Billiard
-
'Pesta Babi' Ungkap Realitas Kelam, Kader PDIP: Jika Film Itu Tidak Bagus, Sediakan Ruang Debat
-
Mengapa Aparat Takut dengan Film 'Pesta Babi? Dokumenter yang Menguak Sisi Gelap Proyek di Papua
-
Tak Sembarang Orang Bisa Beli, Begini Alur Distribusi Narkoba 'VIP Only' di B Fashion Hotel