Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya akan memecat Wakil Sekretaris DPD PDIP NTT Dolvianus Kolo setelah sikap tak terpujinya menanggapi penetapan calon gubernur dan wagub NTT Marianus Sae-Emilia Nomleni.
"Sikap Dolvianus sangat disayangkan. Berpartai itu harus dijalankan dengan disiplin, taat pada mekanisme partai dan setia pada konstitusi partai. Apa yang disampaikan oleh saudara Dolvianus dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sehingga yang bersangkutan akan diberikan sanksi pemecatan," katanya melalui rilis yang diterima, Sabtu (23/12/2017).
Hasto mengaku sudah berbicara dengan Ketua Bidang Organisasi DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat soal sanksi pemecatan tersebut kepada Dolvianus.
Dia menambahkan, Dolvianus sudah diminta untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan justru memberikan berbagai pernyataan yang tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai kader partai.
"Partai harus mengambil tindakan tegas seperti sanksi pemecatan. Karena itu memalukan partai," ujarnya pula.
Terkait penetapan cagub dan cawagub NTT, Hasto menegaskan bahwa proses telah dijalankan, bahkan sebelum mengambil keputusan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menugaskan Djarot Syaiful Hidayat untuk bertemu para tokoh masyarakat NTT, termasuk bertemu dengan para tokoh agama.
"Berbagai aspirasi telah ditampung, dan keputusan telah diambil, serta bersifat final. Bagi yang tidak setuju pada kepentingan kolektif partai tersebut, maka partai akan menegakkan disiplin partai," katanya menegaskan.
Lebih lanjut Hasto menambahkan PDIP memiliki tradisi demokrasi Pancasila, sehingga pasangan calon yang ditetapkan untuk membumikan Pancasila, menjaga NKRI, kebhinekaan Indonesia dan UUD 1945.
Pasangan tersebut juga akan diikutsertakan dalam sekolah para calon kepala daerah, sehingga ketajaman visi dan misi serta komitmen kekuasaan untuk rakyat menjadi ciri utama bagi seluruh pasangan calon PDI Perjuangan.
Baca Juga: Golkar Cari Ketua DPR dan Beri Ruang PDIP Dapat Kursi Pimpinan
Hasto meyakini bahwa masyarakat NTT sangat paham posisi politik PDI Perjuangan yang benar-benar hadir sebagai kekuatan persatuan bangsa.
Menurutnya, PDIP itu sangat kokoh membela Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan Indonesia.
Karena itulah, katanya lagi, sikap yang ditunjukkan oleh Dolvianus tersebut adalah sikap perorangan sehingga sangatlah pantas sekiranya partai memberikan sanksi yang tegas. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah