News / Metropolitan
Jum'at, 02 Februari 2018 | 08:10 WIB
Wakil Gubernur Sandiaga Uno [suara.com/Bowo Raharjo]

Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta akan melakukan kajian mendalam sebelum merubah nama di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jalan Buncit Raya, menjadi jalan Jenderal Besar DR. A. H. Nasution.

Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan pemerintah DKI tidak akan mengambil kebijakan tanpa melakukan kajian. Terlebih wacana pergantian nama menuai pro dan kontra di masyarakat. Serta mendapat penolakan dari Perkumpulan Betawi Kita.

"Ya, itu bagian dari proses yang tadi kami sampaikan. Kami akan terbuka dan kami tidak akan terburu-buru (mengambil keputusan)," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (1/2/2018) malam.

Meski wacana pergantian nama menuai perdebatan di masyarakat, Sandiaga mengatakan, pahlawan nasional wajib dihargai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya bisa dengan cara menempatkan namanya sebagai nama jalan di ibu kota.

"Pahlawan harus kita hargai. Tapi juga masukan dari semua pihak harus kami dengarkan," kata Sandiaga.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan pemerintah mesti lebih dulu merevisi keputusan gubernur sebelumnya.

"Bahwa yang namanya pergantian nama itu ada keputusan gubernurnya. Jadi, ikuti proses itu. Dan tidak bisa sekonyong-konyong, nggak bisa," ujar Anies di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat.

Anies mengatakan, kalau pemerintahan terdahulu dalam membuat keputusan dikerjakan oleh internal pemerintah. Sekarang, Anies ingin mengubah dengan cara melibatkan tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, dan ahli tata kota.

"Kemudian mekanisme pengusulan juga dibuat terstruktur. Jadi tidak bisa pengusulan itu diterima siapa saja, kemudian dieksekusi oleh siapa saja," kata Anies.

Baca Juga: Sandiaga: Perubahan Nama Jalan Nasution Libatkan Akademisi

Sebelum semua prosedur dilewati, Anies meminta Wali Kota Jakarta Selatan dan Lurah Kuningan Barat menghentikan sosialisasi perubahan nama jalan. Padahal, sosialisasi sudah dilakukan sejak 23 Januari 2018.

"Dihentikan semua," kata Anies.

Load More