Pertemuan dengan Jokowi Tuai Cibiran, Ini Respon Ketum PSI

Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie mengklarifikasi pertemuan jajaran pengurus PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang belakangan menuai cibiran sejumlah pihak lantaran disebut membicarakan Pilpres di sela jam kerja Presiden.

"Ada anggapan yang kurang tepat terkait pertemuan DPP PSI dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Kamis 1 Maret 2018. Pertemuan itu adalah inisiatif DPP PSI yang meminta pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan masalah kebangsaan dan negara," jelas Grace Natalie dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (3/3/2018).

Menurut Grace, Jokowi memenuhi permintaan pertemuan dengan jajaran pengurus PSI karena peduli dengan pendidikan politik kaum muda.

"Masalah kebangsaan dan negara yang menjadi concern kami terutama adalah masalah korupsi dan intoleransi," kata Grace.

"Karena korupsi dan intoleransi terus terjadi menjelang Hari H pemilu, maka pemilu kita terancam menjadi tak berkualitas," jelas dia.

Terkait dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019, Grace menegaskan bahwa sejak awal PSI memang mendukung Jokowi.

Namun dia menegaskan PSI akan bekerja untuk memenangi Jokowi di periode kedua melalui pemilu berkualitas, bukan dengan menghalalkan segala cara.

"Presiden Jokowi tidak boleh diturunkan dengan cara tidak bermartabat, juga tak boleh menang dengan cara demikian (menghalalkan segala cara)," kata dia.

Grace mengungkapkan, saat ini ada tanda-tanda kuat berbagai upaya tidak benar dilakukan untuk menjatuhkan Jokowi.

Baca Juga: Kunjungi Pameran Sneaker, Jokowi Beli Sepatu Seharga Rp380 Ribu

Menurutnya, PSI tidak bisa menerima hal tersebut dan sedang bekerja untuk mencegahnya melalui langkah-langkah strategis.

"Nah, di istana, kami membicarakan semua itu dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai presiden, bukan politisi," lanjut mantan presenter berita TV tersebut.

Grace menekankan Jokowi adalah seorang negarawan yang sangat peduli dengan masa depan dan pendidikan politik anak muda Indonesia. Sehingga, kata dia, terlalu berlebihan bila diasumsikan Istana Negara digunakan sebagai tempat bermain politik. [Antara]