Suara.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, mengatakan jika politisi perempuan itu rentan sekali dicurangi. Bahkan, kerentanan itu bisa terjadi dua kali, baik secara internal maupun eksternal partai saat pemilihan.
“Kebanyakan internal itu yang curang lelaki karena mereka lebih lama berada di dunia politik,” ujar Titi usai Diskusi Publik dengan tema 'Tantangan Perempuan di Tahun Politik', di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018).
Kerentanan juga muncul dari praktik politik uang dan transaksional. Sedangkan, menurutnya, perempuan identik dengan Politik Etis. Mereka berkompetisi dengan kaderisasi yang tidak kuat, namun di iming-imingi menang, akan tetapi kemudian dicurangi.
“Namun, mereka tidak berani melaporkan,” jelas Titi.
Kedepannya, dia berharap bentuk keberpihakan Parpol itu bisa dari sisi penempatan calon perempuan pada nomor urut. Ia menyebutkan, jika Dapil besar memicu pemilih sulit mengenali calon.
“Berbeda dengan Dapil kecil yang lebih mudah mengenali calonnya,” jelasnya.
Karena kesulitan mengenali calon tersebut, lanjutnya, maka preferensinya nomor urut dianggap sebagai representasi kualitas dan keberpihakan partai.
Ia mengatakan, pengalaman PPP dimana perempuan ditempatkan di 30 persen Dapil nomor urut 1, maka angka keterpilihannya naik 100 persen.
“Belajar dari itu, kalau partai ingin menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan dengan menempatkan calon perempuan di nomer urut 1 sekurangnya di 30 persen Dapil,” ungkapnya.
Baca Juga: Politisi Perempuan Parlemen Inggris Tewas Ditembak
Perempuan dinasti mendapat tempat karena mereka tidak melakukan kaderisasi, namun harus mengisi slot perempuan. Sehingga yang terjadi para istri atau saudara perempuan dari kader yang ada itu kemudian direkrut oleh elit partai.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu