Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (P3I) Tri Widodo, menilai apa yang telah dilakukan KPU terhadap partainya dan partai lain yang tidak lolos verifikasi Pemilu 2019 merupakan perbuatan dzalim.
Hal ini diungkapkan Tri Widodo dalam diskusi bertajuk 'Ngopi (ngobrolin pemilu Indonesia) yang ke-8' yang diselenggarakan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di komplek Pusdiklat DKI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (07/3/2018).
“Dengan ini, saya dari P3I dan kawan-kawan seperjuangan lainnya memang telah jelas-jelas didzalimi oleh KPU,” kata Widodo.
Pasalnya, hingga saat ini meskipun acap kali sudah mengikuti berbagai tahapan pendaftaran Parpol, partainya masih tetap saja dinyatakan belum lengkap oleh KPU dan Bawaslu.
“Beberapa kali kami sudah mengikuti tahapan-tahapan, baik dari mulai awal pendaftaran sampai saat sekarang. Tapi jelas-jelas KPU dan Bawaslu menyatakan bahwasanya kami ini masih belum lengkap. Baik administrasi maupun data-data yang telah ditetapkan oleh KPU,” ungkapnya.
Padahal, menurut Widodo, kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia sudah lengkap ada di 34 propinsi seluruh Indonesia. Pun demikian dengan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota.
Dirinya menyesalkan tindakan KPU yang menganulir partainya yang baru tahap administrasi saja sudah tidak diloloskan. Tri Widodo menggambarkan kondisi ini sebagai bentuk carut marut buruknya sistem verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
“Belum sampai fatwa administrasi saja sudah dicoret-coret,” kata Tri Widodo menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh KPU. (Priscilla Trisna)
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!
-
Usai Periksa Dirjen PHU Kemenag, KPK Akui Kejar Juru Simpan Hasil Korupsi Kuota Haji
-
Nyesek! Disita KPK dari Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Haji, Uang Jemaah Tak Bisa Kembali?
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Solidaritas Komunitas Kripto, Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir di Bali