DPR Dorong Organisasi Pengusaha Melek Perdagangan Digital

Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menerima kunjungan dari Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri (ARDIN) di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dalam pertemuan tersebut, polikus Partai Golkar berharap, sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, ARDIN harus mampu membuat kalangan dunia usaha melek digitalisasi untuk mengikuti kemajuan informasi teknologi.

"Dengan demikian ARDIN bakal mampu mengubah paradigma transaksi secara konvensional," kata Bambang.

Bambang mengatakan fungsi utama ARDIN Indonesia adalah membuka jaringan usaha bagi anggotanya. Dengan langkah itu, para pengurus ARDIN akan mampu mengembangkan bisnisnya masing-masing.

"Zaman now, jual beli barang melalui online. Lelang barang dan jasa yang diadakan pemerintah juga melalui online. Kita memasuki Revolusi Industri 4.0. ARDIN Indonesia harus bergerak cepat agar melek teknologi informasi. Saya yakin ARDIN Indonesia mampu," tutur Bambang.

Mantan Ketua Komisi III DPR juga meminta ARDIN Indonesia turut mensukseskan program pemerintah dalam efisiensi proses pengadaan barang dan jasa.

Kata dia, ARDIN jangan hanya menjalankan fungsi bisnis jual beli antar perusahaan, namun juga menjalankan peran sebagai mitra strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Fokus pemerintah saat ini adalah efisiensi. ARDIN Indonesia harus mensukseskan program ini dengan cara memotong mata rantai distribusi, sehingga meminimalkan beban barang dan jasa yang akan diperjualbelikan," ujar Bambang.

Menanggapi pesan itu, Sekretaris Jenderal ARDIN Indonesia Herman Heru, menyatakan kesiapan ARDIN Indonesia dalam menyongsong era digitalilasi.

Baca Juga: Pada Jokowi, HIPMI Mengeluh Pengusaha Lokal Cuma Jadi Penonton

Heru menginformasikan bahwa pengurus ARDIN Indonesia sudah membuat platform marketplace penjuan produk usahanya melalui online.

Heru juga meyakinkan dukungan terhadap langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah. Hal itu telah ditunjukkan ARDIN dengan cara memotong berbagai mata rantai distribusi dan menjual barang serta jasa dengan harga sewajarnya.

"Namun kami juga minta Pak Ketua DPR bisa memberikan bantuan. Pasalnya, saat ini berbagai proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di berbagai daerah seringkali ada permainan yang tidak fair," tutur Heru.

Heru meminta Bambang sebagai Ketua DPR dapat berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk menekankan jajaran pemerintah daerah tak 'bermain mata' dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menjawab permintaan tersebut, Bambang memastikan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri agar jajaran pemerintah daerah mendahulukan produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal.

“Ini semata supaya UKM dan pelaku usaha lokal bisa terbantu. Agar yang menang tender bukan hanya pelaku usaha besar saja. Bukan dia lagi, dia lagi," kata Bambang.