Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menebar sinyal dukungan politiknya terhadap Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 melalui pidato politik pada Rapat Pimpinan Nasional Demokrat di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3/2018).
Dalam pidatonya SBY memang menyatakan Demokrat belum menentukan Capres dan Cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2019. Tapi ia berulang kali menampilkan sinyal dukungan terhadap Jokowi.
Sedikitnya ada lima sinyal dukungan politik yang diutarakan SBY secara lugas dalam forum yang terbuka bagi media massa itu. Pertama, SBY menekankan bahwa suksesnya Pemilu merupakan tanggung jawab moral dan politik Presiden Jokowi. Oleh karenanya Demokrat akan membantu Jokowi menyukseskan Pemilu yang adil dan jujur. Kedua, SBY menyatakan Jokowi adalah Pemimpin bangsa, sehingga dalam etika yang dipahami Partai Demokrat, wajib hukumnya bagi Demokrat memberikan penghormatan yang tinggi bagi Jokowi.
Ketiga, SBY memahami Pemerintahan Jokowi tengah berjuang mengatasi tekanan ekonomi global dan regional yang dapat berdampak pada ekonomi nasional. Ia mendoakan sekaligus meyakini Pemerintahan Jokowi dapat sukses menjawab tantangan yang ada dan mengakhiri masa bakti lima tahun periode pertama dengan gemilang.
Keempat, SBY menyatakan harapan dan doanya agar Jokowi sukses pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 sesuai harapan dan keinginan Jokowi.
Kelima, yang paling lugas dan benderang, SBY menyatakan Demokrat bisa mendukung Jokowi jika takdir Tuhan sudah memutuskan.
Namun khusus sinyal yang terakhir ini, SBY menekankan bahwa kebersamaan Demokrat dengan Jokowi hanya mungkin tercipta jika dilandasi dengan rasa saling percaya dan saling menghargai.
Sebab, kata SBY, koalisi adalah masalah hati. Maka dari itu, SBY jelas menyebut Demokrat ingin diikutsertakan dalam penyusunan landasan koalisi dan agenda-agenda ke depan. Pengamat politik dari "The Indonesian Institute" Fadel Basrianto mengatakan saat ini Jokowi merupakan tokoh yang memiliki tingkat elektabilitas tertiggi dibandingkan kandidat lain yang pernah disebut dalam sejumlah survei selama ini. Sinyal politik SBY, menurut dia, adalah bentuk strategi SBY memanfaatkan momentum tingginya elektabilitas Jokowi untuk menjajaki kemungkinan dipasangkannya Jokowi dengan putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono dalam Pilpres 2019.
Selain itu, kata dia, dengan adanya sinyalemen dukungan Demokrat kepada Jokowi dalam Pilpres nanti, dapat dibaca sebagai strategi SBY untuk mengamankan pemilih potensial Demokrat yang secara figur lebih memilih Jokowi dibandingkan Agus Harimurti Yudhoyono.
Pengamat politik dari Universitas Padjajaran Yusa Djuyandi mengatakan sinyalemen politik yang dilontarkan SBY memang kontras dengan sikap Demokrat diawal pemerintahan Jokowi.
Awalnya ada cukup banyak hal yang berseberangan antara SBY dengan Jokowi.
Tetapi, menurut dia, tidak bisa dipungkiri masih tingginya elektabilitas Jokowi dan ketiadaan alternatif calon lain yang bisa mengimbangi Jokowi membuat SBY dan Demokrat kemungkinan pada akhirnya secara rasional mendukung Jokowi.
Apalagi posisi Demokrat selama empat tahun ini tidak berpihak pada kubu manapun. Maka sinyal politik SBY bisa dikatakan sebagai strategi untuk menentukan posisi politik di 2019. Yusa memandang Demokrat tengah memetakan pihak yang memiliki potensi besar untuk menang, apakah Jokowi, Prabowo, atau justru ada calon alternatif lain.
Pengamat politik dari "Indonesian Public Institute" Jerry Massie melihat sinyal politik SBY sudah terbaca sejak jauh-jauh hari. Misalnya dengan kehadiran Agus Harimurti Yushoyono ke Istana Negara. Walaupun dibalut dengan maksud menyampaikan undangan Rapimnas untuk Presiden Jokowi, tetapi diutusnya Agus Harimurti ke Istana itu boleh jadi ada maksud tersendiri.
Bagi Jerry, ini adalah manuver politik Demokrat di bawah kepemimpinan SBY. Menurut Jerry, sejatinya ini adalah seni politik yang sedang dimainkan SBY.
Berita Terkait
-
Kepala LKPP ke Menko AHY: Kami Siap Kawal Pengadaan Proyek Infrastruktur yang Kompleks
-
SBY Minta Pemerintah Dalami Aturan Board of Peace Sebelum Bayar Iuran Rp17 Triliun
-
Truk ODOL Bebani Negara Rp43 Triliun, Larangan Mulai Berlaku Januari 2027
-
Demokrat Dukung Langkah 'Bersih-Bersih' Prabowo, Herman Khaeron: Pejabat Kotor Hambat Ekonomi
-
Demokrat Respons Peluang AHY Dampingi Prabowo di Pilpres 2029
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Meutia Hatta Soroti Bocah Bunuh Diri di NTT, Minta Istri Pejabat Ikut Ingatkan Pemerintah
-
Nilai Kondisi Pola Asuh Anak Sedang Rapuh, Menteri PPPA Sebut Kekuatan Keluarga Jadi Pondasi Negara
-
Mengintip Suasana Ramadan Komunitas Islam Syiah di Pejaten
-
Jokowi Mau UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama, Boyamin MAKI: Jangan Cari Muka!
-
Viral Bus Transjakarta Berasap hingga Keluar Cairan Hijau di Halte Pancoran, 59 Armada Diperiksa
-
Masjid Jogokariyan Siapkan 3.800 Porsi Buka Puasa, Jadi Ajang Lomba Kebaikan Ibu-ibu Saat Ramadan
-
Tembok Pagar Setinggi 5 Meter Roboh Timpa Pelataran SMPN 182 Jaksel, Diduga Akibat Tanah Labil
-
Hujan Deras Dini Hari Picu Banjir di Rowosari dan Meteseh: 110 KK Terdampak
-
Senayan Respons Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK Adalah Inisiatif DPR: Tidak Tepat!
-
Kapolres Bima Terjerat Narkoba, Ketua Komisi III DPR Dukung Penuh Polri: Tunjukkan Ketegasan!