Presiden Jokowi Janji Naikkan Anggaran Padat Karya Tunai

Suara.com - Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan Program Padat Karya Tunai, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat di Desa Kempek, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Minggu (11/3/2018).

Di lokasi ini, Jokowi melihat langsung pembangunan jalan produksi sepanjang 800 meter dengan nilai Rp600 juta dan dikerjakan selama tiga bulan.

Padat Karya Tunai lainnya yang ditinjau Jokowi adalah pembangunan irigasi kecil sepanjang 590 meter yang berada di sawah dengan luas 85 hektare dengan nilai Rp225 juta dan lama pekerjaan adalah 60 hari.

"Saya tadi tanyakan, yang bantu tukang berapa (upahnya)? Rp80 ribu. Tukangnya Rp100 ribu. Saya kira baik, umumnya di sini memang begitu, Rp80 ribu dan Rp100 ribu," kata Jokowi di lokasi.

Dalam peninjauan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa anggaran Program Padat Karya Tunai akan dinaikkan bila memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Kalau memang memberikan efek kenaikan konsumsi, memberikan efek untuk perbaikan-perbaikan jalan produksi, irigasi, dan memperbaiki juga daya beli, ya akan kita tingkatkan lagi," ujar dia.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah program tersebut berjalan selama tiga bulan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk pengalokasian anggaran.

"Kita lihat dulu. Kan di seluruh Indonesia ada kurang lebih 5000-an lokasi, untuk PU saja ya. Kita belum bicara Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Semuanya yang kita harapkan akan masuk ke padat karya tunai," kata Presiden Jokowi.

Jokowi menuturkan, di Kabupaten Cirebon terdapat 43 lokasi Program Padat Karya Tunai yang ia harapkan dapat berdampak bagi tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.

Baca Juga: Ekspansi, Gerai Martabak Anak Jokowi Segera Dibuka di Manila

"Yang paling penting, bisa menambah daya beli masyarakat yang ada di desa, di daerah. Sehingga konsumsi juga akan bisa ikut naik," jelas Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.