Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkoordinasi dengan pimpinan KPK terkait kasus pemyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
Kedatangan mereka untuk memberitahu kepada pimpinan KPK bahwa Komnas HAM telah membentuk tim pemantau pengembangan penanganan kasus yang terjadi pada tanggal 11 April 2017 lalu tersebut.
"Tim Komnas HAM diterima 2 pimpinan KPK, di sana bicara koordinasi tentang banyak hal, terutama terkait dibentuknya tim pemantau pengembangan penanganan kasus Novel Baswedan," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (16/3/2018).
Sementara menurut Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, dalam pertemuan tersebut, ada empat hal penting yang dibicarakan.
"Pertama adalah tentang tujuan daripada pertemuan koordinasi yang dilakukan Komnas HAM dan KPK dalah untuk mendukung KPK dan Polri agar penyerang dari saudara Novel Baswedan itu dapat ditemukan dalam waktu yang tidak lama," kata Syarif.
Kemudian dalam pertemuan itu Komnas HAM juga mengatakan akan terus berkomunikasi dengan KPK. Karenanya, disepakati antara KPK yang memang adalah partner dari penyelidik dan penyidik Polri untuk mengawasi dan melakukan penyidikan terhadap pencari penyerang Novel Baswedan, juga menjadi partner tim yang dibentuk Komnas HAM
"Ketiga saya berikan informasi kepada tim dari Komnas HAM, bahwa pada pertemuan terakhir dengan Kapolda di KPK, memang ada niatan dari Pak Kapolda untuk melakukan persentase tentang jalannya penyidikan untuk menemukan penyerang Novel Baswedan ke Komnas HAM atau Ombudsman," jelasnya.
Sementara hal terakhir yang menjadi poin dalam pertemuan koordinasi itu, KPK sepakat dengan tim Komnas HAM untuk bekerjsa sama dengan baik. Diharapkan hasilnya dapat memberikan hasil yang memuaskan sehingga pelaku penyiraman air keras itu dapat diungkap.
"Mudah-mudahan tiga bulan ini bisa berikan rekomendasi yang baik, baik untuk KPK maupun Polri," katanya.
Baca Juga: Mandek di Polisi, Komnas HAM Bentuk Tim Pantau Kasus Novel
Sementara Ketua Tim Pemantauan sekaligus Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan dibentuknya tim tersebut sebagai bentuk dukungan Komnas HAM dalam memberantas korupsi disamping tugas pokok Komnas HAM adalah menangani kasus pelanggaran HAM.
"Komnas HAM bekerja dalam spirit untuk mendukung kegiatan antikorupsi, baik di KPK maupin Polri. Kami berikan apresiasi kepada pimpinan KPK yang telah menerima kami, tadi lima pimpinan hadir," kata Sandra.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah