Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno memerintahkan Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya, Arief Prasetyo Adi memberikan pelayanan pangan yang baik ke masyarakat Jakarta.
"Perintahnya Pak Wagub pada saya sangat jelas, 'Pak Arief tolong program ini tetap berjalan. Tolong diamankan untuk masyarakat bawah', karena beliau itu sangat fokus dengan golongan menengah ke bawah," ujar Arief di Jakgrosir PD Pasar Jaya, Jalan Raya Tengah, Keramatjati, Jakarta Timur, Selasa (20/3/2018).
Menurut Arief, informasi di media sosial terkait telur ayam palsu sangat menyedihkan.
Pada Rabu (14/3/2018), atau ketika PD Pasar Jaya tengah menggelar pasar murah untuk pemegang Kartu Jakarta Pintar, ada warga di pasar Johar Baru yang mengadu ada terur ayam palsu.
"Saat menyedihkan buat kita semua, satu bulan ada 700 ribu warga Jakarta pemegang KJP yang ingin ambil pangan murah. Program ini sangat baik, (tapi) diganggu oleh oknum tertentu, itu menyedihkan sekali buat Pak Wagub," kata Arief.
Arief memastikan, untuk pangan yang dijual murah ke warga pemegang KJP memiliki kualitas yang baik. Termasuk telur ayam.
"Telur untuk program KJP Plus itu sangat baik, dari segi kualitas dan higienis. Kalau dilihat telurnya warnya tidak putih, warnya sangt baik. Kalau nanti dibuka pun putih telurnya kental, cangkangnya juga kuat," kata dia.
Klarifikasi Isu Telur Palsu
Pada kesempatan yang sama, Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya, Anugrah Esa, menjelaskan pada 14 Maret lalu, ada aduan warga di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Ada Telur Palsu di Pasar Jakarta, Apakah Benar?
Warga yang datang ke petugas menyebut mendapatkan telur ayam palsu ketika ada acara pangan murah.
"Sore kami dapat info, dan kami turunkan tim ke sana. Untuk sampel, barang kami segel. Besoknya 15 Maret tim kami turun ke lapangan lengkap dengan Dinas KPKP (Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian)," ujar Anugrah.
Sejumlah telur ayam diambil untuk dijadikan sampel. Hasilnya, kualitas telur yang dijual dalam operasi pangan murah asli dan kualitasnya bagus.
"Kami minta seluruh warga dan masyarakat DKI lebih bijak menyikapi (informasi di) medsos. Ini dipastikan isu telur palsu itu tidak ada," kata Anugrah.
Perusahaan BUMD Jakarta, tidak mungkin menjual pangan dengan kualitas buruk untuk warga.
Kemudian Anugrah mengatakan Pemerintah DKI berkomitmen memberikan pangan murah dengan kualitas baik untuk warga kurang mampu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana