Sementara seorang perempuan aktivis mahasiswa bernama Asterlyta Putrinda, melalui laman Blogspot, juga melancarkan kritik atas opini Tsamara.
Menurutnya, anjuran Tsamara agar kaum muda berjuang melalui parpol peserta pemilu justru mengaburkan akar persoalan pemuda maupun masyarakat.
”Masuk ke dalam politik praktis bukan jalan yang tepat, atau bahkan justru menyesatkan,” tukasnya.
Ia menjelaskan, Indonesia memunyai kaum muda yang terbilang besar. Tapi, beragam kebijakan liberalisasi pendidikan membuat banyak kaum muda miskin tak mampu mengakses pendidikan tinggi.
”Alhasil, kaum muda yang banyak ini menghadapi masalah besar seperti pengangguran. Sementara yang mengenyam pendidikan juga harus menghadapi persoalan minimnya lapangan pekerjaan. Lalu apa peran politik praktis kepada pemuda ini? Mampu membebaskan? Atau Tsamara secara individualis hanya berbicara tentang kepentingan borjuasi,” tuturnya.
Putrinda juga mengkritik kesimpulan Tsamara bahwa aksi massa tak lagi relevan dilakukan kaum muda kekinian.
Menurutnya, hal yang terjadi justru sebaliknya, aksi-aksi massa yang juga dimotori kaum muda di Indonesia maupun negara-negara lain justru semakin marak.
Ia mencontohkan, aksi massa pemuda dan elemen masyarakat lain di Filipina, India, Kamboja, Eropa, Afrika, Amerika latin, bahkan di Amerika Serikat sendiri, justru semakin marak.
Hal itu disebabkan beban krisis ekonomi yang dilimpahkan negara-negara Imperialis—pemodal besar berskala internasional—kepada rakyat di dunia semakin besar dan parah.
Baca Juga: Pola Permainan Sudah Terbaca Bhayangkara, Teco Tetap Pede
”Dengan perjuangan rakyat di dunia yang justru kian meningkat, Tsamara malah menegasikan kenyataan tersebut? Jelas, pikiranmu tidak objektif. Belajarlah berjuang dengan buruh dan petani agar pikiranmu tidak kabur, jangan malah belajar sama Jokowi untuk politik 2019, politik borjuasi.”
Ia menjelaskan, mengikuti pilihan Tsamara untuk berjuang melalui parpol dan mengikuti pemilu justru akan membuat kaum muda terjebak pada tema-tema persoalan elitis.
”Saya bukan antipartai, tapi memang tidak ada satu pun partai Indonesia yang berani menyentuh isu perampasan dan monopoli tanah, politik upah murah, penggusuran, dan isu rakyat lainnya. Akhirnya, kaum muda justru membawa kepentingan pertarungan elite negara atas oposisi elitenya,” tukasnya.
Terima Kritik
Tsamara, kepada Suara.com, Kamis (22/3/2018), mengakui opini dirinya menjadi polemik terutama melalui media-media sosial.
“Saya sih senang saja. Salah satu tujuan menulis bagi saya adalah membuka ruang diskusi,” tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang