Suara.com - Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik mengatakan DPRD berencana membuat Panitia Khusus (Pansus) terkait pembangunan Light Rapid Transit.
Taufik menuturkan Pansus tersebut untuk mengetahui anggaran dalam pembangunan LRT sebelum pembangunan LRT tahap kedua.
"Memang ada rencana DPRD, beberapa kawan untuk mengusulkan adanya pansus LRT. Kenapa? karena kan mau dibangun fase kedua. Kami melihat bahwa di fase pertama rasanya terlalu mahal dibanding dengan LRT yang lain," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Taufik menilai pada pembangunan LRT tahap pertama lebih mahal dibanding pembangunan LRT daerah lainnya.
"Sehingga fase ke dua itu kenapa, kita mesti efisienkan untuk anggaran karena ujungnya rakyatnya juga yang akan membebani biaya itu. Saya kira pansus itu jangan dianggap kemudian momok. itu bisa aja untuk memberikan panduan kepada pemda bahwa pada pembangunan fase kedua mesti begini, mesti begini begitu loh," kata dia.
Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu membandingkan biaya pembangunan LRT daerah lainnya.
Taufik berharap Pemprov Jakarta nantinya bisa mengefisienkan anggaran dalam pembangunan LRT tahap kedua.
"Karena kita juga bandingannya, LRT yang di atas (elevated), Cibubur, sama juga di bawah, harganya sangat jauh. Ini kan satu koma (miliar) lebih ini, setiap satu kilometer. Di tempat luar kota itu yang di atas cuman 600-an (juta). Jadi saya kira perlu lah ada diskusi panjang," ucap Taufik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menuturkan nantinya DPRD akan dilibatkan dalam pembahasan pembangunan LRT tahap kedua.
"Jadi nanti teman-teman dari dewan akan dilibatkan untuk berdiskusi bagaimana kita meminimalisasi, beban terhadap anggaran, beban terhadap apbd, beban terhadap masyarakat bagaimana caranya nanti harus konsultasi. Kita dorong ke depan agar prosesnya terbuka dan prosesnya memberikan keyakinan kepada masyarakat dan dewan bahwa ini adalah konsep dan skema terbaik untuk fase kedua," kata Sandiaga.
Berita Terkait
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
Pendidikan Widiyanti Putri vs Sandiaga Uno, Kinerja Jadi Menteri Pariwisata Dibandingkan
-
Naik Transjakarta, MRT, dan LRT Cuma Rp1, Catat Tanggalnya
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO