Suara.com - Markas Besar Kepolisian Indonesia meminta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menghormati kekalahan atas gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan status badan hukum HTI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hari ini.
"Sudah ada putusan PTUN, yang pertama itu harus dihormati karena itu proses hukum," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Mabes Polri Komisaris Besar Syahrar Diantono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/5/2018)
Syahrar mengatakan Polri akan menindak tegas bila organisasi kemasyarakatan yang memang bertentengan dengan ideologi negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Menurut Syahrar bukan hanya HTI, namun ormas yang bertentangan dengan hukum tak dapat melakukan kegiatan ataupun membawa atribut ormas yang sudah dilarang oleh pemerintah.
"Ormas - ormas yang bertentangan dengan idelogi negara. Baik pancasila maupun UUD 45. Intinya itu," ujar Syahrar
"Tidak hanya HTI kami harus bertindak tegas terkait itu, karena sudah diatur Kemenkumham. Hormati putusan," tambah Syahrar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
Terkini
-
PDIP Dukung Pernyataan Dasco: Pemimpin Harus Cetak Keberhasilan Sebelum Pikirkan Periode Kedua
-
Mendagri Instruksikan Percepatan Pemindahan Pengungsi Bencana Sumatra ke Hunian Layak
-
Usut Kasus Sudewo, KPK Cecar Ketua Kadin Surakarta Soal Proses Lelang Proyek DJKA Jatim
-
IPK Indonesia Anjlok ke Skor 34, Hasto PDIP: Penegak Hukum Jangan Jadi Alat Kekuasaan
-
Soal Penembakan Pesawat di Boven Digoel, DPR Tegur Pemerintah: Tutup Bandara Jika Tidak Aman
-
Tak Berkutik! Detik-detik Penangkapan Dua Pria Pembawa Ribuan Ekstasi di Jakarta Barat
-
Stok Aman Jelang Ramadan dan Idulfitri: DKI Jakarta Siapkan 182 Ribu Ton Beras
-
IPK Indonesia Turun ke 34, KPK: Alarm Keras Perbaikan Pemberantasan Korupsi
-
Pekan Depan Prabowo Lawatan ke AS, Teken Tarif Dagang dengan Trump
-
Jaksa Skak Mat Klaim Nadiem: LKPP Nyatakan Harga Laptop Cenderung Tinggi Tidak Terkontrol